Loading...
HAM
Penulis: Sabar Subekti 11:32 WIB | Kamis, 03 November 2022

AS Akan Keluarkan Iran dari Badan PBB untuk Status Perempuan

Warga Amerika keturunan Iran berkumpul di luar Gedung Putih untuk mendukung protes anti rezim di Iran menyusul kematian Mahsa Amini, di Washington, AS, pada 24 September 2022. (Foto: Reuters)

WASHINGTON DC, SATUHARAPAN.COM-Wakil Presiden Amerika Serikat, Kamala Harris, berjanji bahwa Amerika Serikat akan bekerja untuk mengeluarkan Iran dari badan PBB tentang hak-hak perempuan saat ia memberi hormat "keberanian" protes yang dipimpin perempuan terhadap negara ulama itu.

Harris mengatakan bahwa Amerika Serikat akan bekerja dengan negara-negara lain untuk mengeluarkan Iran dari Komisi PBB tentang Status Perempuan, yang anggotanya dipilih untuk masa jabatan empat tahun.

“Iran telah menunjukkan melalui penyangkalannya terhadap hak-hak perempuan dan tindakan brutal terhadap rakyatnya sendiri bahwa tidak layak untuk bertugas di Komisi ini,” kata Harris dalam sebuah pernyataan.

“Kehadiran Iran mendiskreditkan integritas keanggotaannya dan pekerjaan untuk memajukan mandatnya,” katanya.

Iran sedang menghadapi beberapa protes paling signifikan sejak Revolusi Islam 1979 setelah kematian pada 16 September Mahsa Amini, seorang perempuan 22 tahun yang telah ditahan oleh "polisi moralitas" yang terkenal yang memberlakukan aturan ketat pada pakaian perempuan.

“Untuk semua yang memprotes, saya katakan lagi, kami melihat Anda dan kami mendengar Anda. Saya terinspirasi oleh keberanian Anda, seperti juga orang-orang di seluruh dunia,” kata Harris.

Amerika Serikat dan sekutu Eropa telah memberlakukan serangkaian sanksi terhadap Iran atas protes dan bekerja untuk membantu memulihkan akses internet yang terganggu oleh pihak berwenang.

Negara-negara di komisi perempuan dipilih oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, yang anggotanya dipilih oleh Majelis Umum.

Iran, yang diperintah oleh ulama Muslim Syiah, terpilih untuk masa jabatan yang berakhir pada 2026. Amerika Serikat menjabat hingga tahun depan.

Negara-negara lain di badan itu termasuk Afghanistan meskipun negara itu tidak diwakili di PBB oleh Taliban, yang kembali berkuasa tahun lalu dan telah melarang perempuan dari pekerjaan pemerintah dan melarang pendidikan menengah untuk anak perempuan. (AFP)

Editor : Sabar Subekti


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home