AS Beri Jepang Jaminan Militer Terkait Sengketa dengan Tiongkok

TOKYO, SATUHARAPAN.COM - Jepang mendapat jaminan militer dari Amerika Serikat (AS) dalam sengketanya dengan Tiongkok terkait gugus kepulauan Senkaku, ungkap menteri pertahanan Donald Trump yang baru, Sabtu (4/2).

Saat berbicara di Tokyo pada bagian akhir kunjungan ke Asia Timur, James Mattis mengatakan bahwa kepulauan Senkaku merupakan subjek kesepakatan pertahanan lama antara Washington dan Tokyo.

“Saya menegaskan bahwa kebijakan lama kami terkait kepulauan Senkaku tetap berlaku - AS akan terus mengakui pemerintahan Jepang di kepulauan itu,” ujar Mattis dalam sebuah konferensi pers setelah bertemu dengan sejumlah pejabat Jepang.

“Dan Pasal 5 Perjanjian Keamanan AS-Jepang tetap berlaku,” katanya.

Pasal 5 menyebutkan bahwa AS akan membela Jepang atau wilayah yang mereka kelola dari serangan apa pun yang muncul.

Wilayah yang dimaksud AS meliputi Senkaku, yang diklaim Tiongkok dengan nama Diayou.

Komentar Mattis menandai berlanjutnya kebijakan yang berulang kali dinyatakan pemerintahan Presiden Barack Obama.

Tiongkok Meradang

Menanggapi sikap Amerika, Tiongkok memperingatkan AS untuk tidak mendestabilkan Asia Timur.

Kepulauan Senkaku, yang disebut Diayou oleh Tiongkok, terletak di wilayah perikanan yang kaya dan menjadi pusat sengketa sengit antara Tokyo dan Beijing, yang mengkalim bahwa kepulauan itu merupakan bagian dari wilayah Tiongkok selama berabad-abad.

“Kepulauan Diaoyu dan kepulauan di sekitarnya merupakan bagian yang melekat dari wilayah Tiongkok sejak lama, yang merupakan fakta sejarah yang tidak bisa diubah,” ungkap juru bicara Kementerian Luar Negeri Lu Kang, seperti dikutip kantor berita pemerintah Xinhua.

“Kami mendesak AS untuk mengambil sikap yang bertanggung jawab, berhentilah membuat pernyataan keliru dan jangan membuat isu ini menjadi lebih rumit serta menciptakan ketidakstabilan terhadap situasi regional.”

Lu mengungkap bahwa perjanjian AS dan Jepang itu merupakan hasil Perang Dingin, dan tidak akan memengaruhi kedaulatan wilayah Tiongkok, lapor Xinhua. (AFP)

Editor : Diah Anggraeni Retnaningrum