AS: Dewan HAM adalah Kegagalan Terbesar PBB

WASHINGTON, SATUHARAPAN.COM - Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, membela keputusan pemerintah Trump pada Juni lalu untuk menarik diri dari Dewan HAM PBB dengan mengatakan dewan itu merupakan “kegagalan terbesar” Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Berbicara di forum kelompok konservatif Heritage Foundation, di Washington DC, Rabu (18/7), Nikki Haley, yang sekaligus anggota kabinet Presiden Donald Trump, mengatakan kepada hadirin bahwa dewan itu belum menjadi “tempat hati nurani, tetapi tempat politik.”

“Hak untuk berbicara dengan bebas, untuk berkumpul dan beribadah secara bebas, untuk menentukan masa depan sendiri, untuk setara di depan hukum – merupakan hak-hak yang sakral,” ujar Haley.

“Kami menilai hak-hak ini dengan serius, terlalu serius untuk membiarkan hak-hak itu diremehkan oleh sebuah lembaga, yang menyebut dirinya sebagai “Dewan Hak Asasi Manusia,” kata Haley menambahkan.

Lebih jauh Haley mengatakan Amerika tidak setuju dengan susunan dewan yang mencakup beberapa negara yang merupakan negara pelanggar HAM terburuk di dunia, termasuk Tiongkok, Venezuela, Arab Saudi dan Mesir.

“Dewan HAM lebih sering menciptakan dalih, bukan mengutuk, rezim paling tidak manusiawi di dunia ini,” kata Haley menegaskan.

Dewan HAM yang beranggotakan 47 negara itu umumnya dipandang lemah, tetapi penting memainkan peran serius dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi di dunia. Dewan ini telah mengirim misi pencari fakta dan komisi penyelidik, dan menghasilkan laporan yang kuat tentang pelanggaran HAM berat, termasuk kejahatan perang di Suriah, Korea Utara, hingga Myanmar.

Dewan HAM dibentuk pada 2006 untuk menggantikan Komisi HAM PBB yang dinilai tidak berfungsi dan kemudian dibubarkan. Pemerintahan George Walker Bush memilih untuk tidak bergabung dengan dewan itu.

Amerika baru menjadi anggota pada 2009 di bawah kepemimpinan Presiden Barack Obama, yang mengatakan berupaya memperbaiki dewan itu dengan bekerja dari dalam.

Setelah gagal memenuhi tuntutan reformasi Amerika, pemerintah Trump mengumumkan menarik diri dari badan itu pada 19 Juni lalu. Sejumlah diplomat Barat mengatakan penarikan itu akan semakin memperlemah badan itu, dan memperkuat posisi negara-negara yang memiliki pandangan berbeda tentang HAM di negara mereka.(VOA)

Editor : Melki Pangaribuan