AS Dukung Pemerintahan Persatuan Nasional Libya

WASHINGTON, SATUHARAPAN.COM - Amerika Serikat, hari Rabu (24/2), mendukung pemerintahan persatuan nasional baru setelah parlemen yang diakui secara internasional di negara itu mengatakan bahwa langkah penyatuan yang mereka lakukan dijegal.

“AS menyambut dukungan terhadap Perjanjian Kabinet Pemerintahan Nasional (Cabinet of the Government of National Accord/KGNA) pada 23 Februari yang disepakati oleh mayoritas anggota DPR Libya,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri, John Kirby dalam sebuah pernyataan.

Anggota legislatif dari parlemen yang diakui secara internasional - yang berlokasi di Kota Tobruk - pada hari Rabu menandatangani petisi yang menyebutkan bahwa mereka “secara paksa dilarang” menggelar rapat mosi tidak percaya pada jajaran pemerintahan persatuan baru pada hari Selasa, ketika parlemen tidak mencapai kuorum.

“Kami sangat prihatin dengan laporan bahwa minoritas garis keras menggunakan intimidasi fisik dan ancaman untuk mengacaukan sidang DPR pada 23 Februari di Tobruk untuk mencegah pemungutan suara kabinet,” ujar Kirby.

“Kami mengecam keras semua upaya untuk mengacaukan proses politik Libya.”

Dewan Kepresidenan, lahir dari kesepakatan yang ditengahi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Desember antara perwakilan parlemen rival negara itu, pekan lalu mengajukan pemerintahan persatuan dari 18 anggota.

Libya terjerumus ke dalam kekacauan setelah tergulingnya dikatator Moamer Kadhafi pada 2011, memungkinkan organisasi ekstremis seperti ISIS mendapatkan keuntungan signifikan. (AFP/Ant)

Editor : Eben E. Siadari