AS Ingatkan Terhadap Kudeta Militer Thailand

Pengunjuk rasa antipemerintah Thailand melakukan pawai di Bangkok pada 3 Februari 2014. Pengunjuk rasa antipemerintah Thailand berjanji pada 3 Februari untuk terus memberikan tekanan dengan turun ke jalan dalam upaya menggulingkan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra setelah pemilu lalu yang menghadapi banyak gangguan gagal melewati krisis politik kerajaan. (Foto: AFP)

WASHINGTON, SATUHARAPAN.COM - Amerika Serikat pada Senin (3/2) memperingatkan terhadap gerakan untuk melakukan kudeta militer di Thailand dan mengatakan pihaknya "khawatir bahwa ketegangan politik" dihadapi negara demokrasi Asia Tenggara itu.

"Kita tentu tidak ingin melihat kudeta atau kekerasan ... dalam setiap kasus. Kami sedang berbicara langsung kepada seluruh unsur dalam masyarakat Thailand untuk memperjelas pentingnya menggunakan demokratis dan Konstitusional sebagai cara untuk menyelesaikan perbedaan politik," kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri Jen Psaki setelah pemilu akhir pekan.

Meskipun telah ada "pemungutan suara yang berlangsung tertib dan damai" di sebagian besar wilayah pada Minggu" tetapi juga ada insiden-insiden gangguan kekerasan pada menjelang pemilu," serta upaya untuk memblokir para pemilih pergi ke tempat pemungutan suara, kata dia.

"Kami tetap khawatir bahwa ketegangan politik di Thailand bertindak sebagai tantangan terhadap lembaga-lembaga demokrasi dan proses di Thailand," kata Psaki kepada wartawan.

"Kita tentunya tidak berpihak, seperti yang Anda tahu, dalam perselisihan politik di Thailand, tetapi kami terus mendesak semua pihak untuk melakukan dialog yang tulus guna menyelesaikan perbedaan politik secara damai dan demokratis."

Jutaan orang tidak diberi kesempatan untuk memberikan suara pada pemungutan suara pada Minggu, dengan blokade yang dilakukan oleh pengunjuk rasa yang berusaha untuk mencegah terpilihnya kembali Perdana Menteri sementara Yingluck Shinawatra, yang menyebabkan penutupan sekitar 10 persen TPS.

Para ahli mengatakan bahwa pekan-pekan pergolakan politik telah meninggalkan pemerintah yang diperangi semakin rentan terhadap intervensi pengadilan atau bahkan kudeta militer.

Psaki menekankan: "Kami mendukung solusi demokratis terhadap ketegangan yang sedang berlangsung di Thailand. Jadi kita sangat erat terlibat di lapangan dan kami tentu saja percaya ada banyak langkah yang perlu diambil dalam proses tersebut." (AFP)