AS Jatuhkan Sanksi pada 17 Perusahaan Rusia
WASHINGTON, SATUHARAPAN.COM - Amerika Serikat pada hari Senin (28/4) menjatuhkan sanksi terhadap tujuh orang Rusia dan 17 perusahaan Rusia, kata Sekretaris Pers Gedung Putih, Jay Carney. Sanksi itu sebagai tanggapan terhadap sikap Rusia terhadap reunifikasi Crimea dengan Rusia yang tidak diakui AS dan sikap Rusia pada masalah Ukraina.
Disebutkan bahwa pada pertemuan kelompok kontak di Jenewa hari Minggu (17/4), Rusia, Ukraina, AS, dan Uni Eropa memutuskan sejumlah langkah untuk meredakan situasi di Ukraina timur, termasuk menahan diri dari kekerasan atau tindakan provokatif.
Namun Rusia tidak melakukan apa pun untuk memenuhi komitmen Jenewa itu, bahkan telah lebih jauh meningkatkan krisis. “Keterlibatan Rusia dalam kekerasan baru-baru ini di Ukraina timur tidak bisa dibantah," kata Carney.
Sanksi itu dijatuhkan terhadap individu dalam lingkaran dalam Presiden Rusia, Vladimir Putin. "Departemen Keuangan telah menerapkan sanksi pada tujuh pejabat pemerintah Rusia, termasuk dua anggota lingkaran dalam Presiden Putin, yang akan dikenakan pembekuan aset dan larangan visa AS, serta 17 perusahaan yang terkait dengan lingkaran dalam Putin, yang dikenakan pembekuan aset,” kata Carney.
Selain itu, Departemen Perdagangan telah memberlakukan pembatasan terhadap 13 perusahaan dengan memberlakukan persyaratan lisensi dan penolakan untuk ekspor, re-ekspor atau transfer barang berasal dan ke perusahaan itu. Departemen Perdagangan dan Negara juga memperketat menolak aplikasi lisensi ekspor untuk setiap item teknologi tinggi yang dapat berkontribusi terhadap kemampuan militer Rusia, kata Carney.
Daftar Terkena Sanksi
Menurut media Rusia, Ria Novosti, individu yang masuk dalam daftar terkena sanksi adalah Utusan Presiden Rusia untuk Crimea, Oleg Belaventsev, CEO Rostech, Sergei Chemezov, Wakil Perdana Menteri Rusia, Dmitry Kozak, Direktur Perlindungan Federal Federasi Rusia, Yevgeny Murov, Ketua Komite Duma (parlemen) dan Kebijakan Luar Negeri Rusia, Alexei Pushkov, CEO Rosneft, Igor Sechin, dan Deputi Pertama Kepala Staf Eksekutif Kepresidenan, Vyacheslav Volodin.
Sedangkan perusahaan yang terkena sanksi antara lain Volga Group, perusahaan investasi yang mengelola aset Gennady Timchenko, perusahaan minuman ringan yang dimiliki Timchenko, Aquanika Holding Limited, perusahaan penerbangan, Avia Group dan Avia Nord Group, perusahaan transportasi, Sakhatrans LLC, dan Operator kereta api angkutan minyak dan gas, Transoil.
Perusahaan lain yang dimiliki atau dikendalikan Timchenko adalah perusahaan holding untuk aset konstruksi, Stroytransgaz Holding, kelompok konstruksi, Stroytransgaz Group, perusahaan konstruksi infrastruktur, Stroytransgaz LLC, perusahaan konstruksi listrik, Stroytransgaz OJSC, dan perusahaan konstruksi industri, Stroytransgaz-M.
Dalam daftar ini termasuk SMP Bank, serta perusahaan konstruksi pipa gas, Stroygazmontazh yang dimiliki atau dikendalikan oleh Boris Rotenberg dan Arkady. Kemudian tiga organisasi yang dimiliki atau dikendalikan oleh Bank Rossiya, kelompok perusahaan leasing Zest, Investment Company LLC Abros, dan Bank Sobinbank.
Pernyataan Obama
Dalam kunjungan ke Filipine, menjelang pengumuman sanksi tersebut, Presiden AS, Barack Obama, mengatakan bahwa tujuan dari sanksi itu bukan terhadap Putin secara pribadi, tetapi untuk mengubah perhitungan, karena terkait dengan bagaimana tindakannya saat ini di mana dia terlibat dalam tindakan yang bisa berdampak negatif bagi perekonomian Rusia dalam jangka panjang.
Moskow telah berulang kali memperingatkan dan berbicara dalam bahasa sanksi sebagai "tidak pantas dan kontraproduktif" dan memperingatkan mitranya negara-negara Barat bahwa hal itu memiliki "efek bumerang."
Sebelumnya, AS dan Uni Eropa menjatuhkan sanksi terhadap Moskow atas sikapnya pada referendum dan reunifikasi Crimea, sebuah wilayah Ukraina. Referendum yang tidak diakui AS dabn barat pada Maret itu menunjukkan 96 persen warga yang mayoritas etnis dan berbahasa Rusia mendukung integrasi dengan Rusia.
Sanksi itu ditujukan pada pembekuan aset beberapa politisi Rusia, anggota parlemen dan pengusaha, dan mereka tidak diberi visa. Negara-negara G7 juga mengancam Rusia dengan sanksi ekonomi yang luas dalam kasus eskalasi lebih lanjut pada situasi di Ukraina.
Barack Obama hari Minggu (27/4) di Malaysia mengatakan bahwa sanksi terhadap sektor-sektor tertentu dari ekonomi Rusia akan efektif hanya jika AS dan Uni Eropa bertindak bersama-sama.
KPK Geledah Kantor OJK Terkait Kasus CSR BI
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Otoritas J...