Pariwisata Lokomotif Pembangunan Kepulauan Nias

YOGYAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pertemuan para Kepala Daerah Kepulauan Nias dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) di Phoenix Hotel Yogyakarta tanggal 24-25 April 2014 menghasilkan kebulatan tekad untuk mengembangkan pariwisata menjadi lokomotif pembangunan kepulauan Nias.

Pertemuan berlabel “Workshop Asistensi Penguatan Destinasi Nias” itu merupakan upaya Wamen Kemenparekraf, Dr. Sapta Nirwandar, untuk memfasilitasi terlaksananya lokakarya di Nias, Mei 2014. Tujuannya ialah mencari solusi agar pariwisata Nias naik kelas dari kawasan strategis pariwisata menjadi destinasi wisata utama nasional di kawan Barat Indonesia.

Seriusnya workshop ditandai dengan hadirnya hampir seluruh pejabat teras dari Nias. Tiga Kepala Daerah hadir (Bupati Nias, Drs. Sokhiatulo Laoli, MM; Bupati Nias Barat, Adrianus Aroziduhu Gulo, SH., MH; Walikota Gunungsitoli, Drs. Martinus Lase, M.Sp). Dua lainnya, Drs. Idealisman Dachi, Bupati Nisel dan Drs. Edward Zega, B.Sc., MM dari Nisut, berhalangan hadir.

Namun, ketidakhadiran dua Bupati dapat ditutupi dengan kehadiran banyak Kadis. Kadis pariwisata, Peridagkop, Ka-Bappeda, Sekda. Dari Nias Barat, malahan ada Wabub dan Ketua DPRD. Dari Nisel, turut hadir Kepala Bagian Pemasaran Wisata. Tak ketinggalan para Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dharma Wanita dari beberapa Kabupaten/Kota. Dari Kemenparekraf, hadir Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama SDM, Dr. Frans Teguh, mantan Sekretaris Ditjend Pengembangan Destinasi Pariwisata Kemeparekraf, Hengky Hermanto dan beberapa staf ahli.

Lokakarya yang dipersiapkan itu memang terbilang penting. Merupakan rekomendasi sarasehan masyarakat Nias Jateng dan DIY yang dilaksanakan di Novotel Hotel Solo, 07/09/2013, yang juga didukung penuh oleh seluruh Kepala Daerah di kepulauan Nias dan Wamen Sapta Nirwandar.  Ada tujuh butir kesimpulan sarasehan. Saat itu, forum menyebutnya “Deklarasi Solo”.

Satu hal pokok dalam deklarasi Solo ialah para Kepala Daerah sepakat bahwa pengembangan pariwisata kepulauan Nias mustahil berhasil bila dilakukan sendiri-sendiri. Hanya mungkin berhasil melalui sebuah strategi bersama yang didukung beberapa kementerian terkait dalam bingkai Rencana Pembangunan Pariwisata Nasional. Untuk itu, dinilai perlu tindak lanjut dalam bentuk lokakarya untuk terwujudnya strategi bersama sampai tersusunnya rencana aksi.

Dukungan Pemerintah RI

Apa yang tertuang dalam Deklarasi Solo, tampak didasari oleh yang hadir. Anggapan kemustahilan pengembangan pariwisata bila hanya dilakukan oleh Dinas Pariwisata kembali mencuat. Sekalipun didukung penuh oleh Kemenparekraf, tanpa keterlibatan kementerian terkait hampir pasti menemui jalan buntu. Sebab pengembangan pariwisata bukan cuma membangun objek atau hotel baik dan menciptakan kenyamanan wisatawan. Tetapi juga memperlancar aksesibilitas, penataan wilayah, pembangunan prasana umum dan prasarana wisata, pemberdayaan masyarakat, dan pembuatan dasar hukum.

Membangun pariwisata, lebih-lebih sebagai lokomotif pembangunan, adalah membangun dalam jaringan. Kegiatan sektor wisata harus bersinergi  dengan sektor lain dan dilakukan simultan. Ada tiga pilar utama dalam jaringan tersebut yang harus berkomitmen, yaitu pemerintah, investor, dan masyarakat.  

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian terkait, perlu mengadakan program yang mendukung pengembangan pariwisata. Misalnya, Kementerian Perhubungan berkomitmen menyegerakan pemanjangan landasan Udara Binaka yang sudah lama disetuji itu. Kementerian PU membangun jalan lingkar Pulau Nias, sementara akses ke lokasi wisata dibangun oleh daerah. Pemerintah Daerah memprogramkan berbagai upaya pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat.  Upaya-upaya ini tentu saja bisa berjalan bila didukung oleh investor dan masyarakat sesuai dengan fungsinya masing-masing. Oleh sebab itu, pada lokakarya tersebut mereka perlu hadir.

Namun, kehadiran seluruh stake holders bukanlah jaminan. Para Kepala Daerah paham bahwa pariwisata Nias ternyata belum dijadikan destinasi pariwisata utama Nasional sebagaimana halnya Danau Toba di Sumatera. Keadaan ini berdampak pada ketiadaan anggaran Pemerintah RI bagi pengembangan pariwisata di kepulauan Nias.

Ketiadaan anggaran makin disempurnakan oleh belum tumbuhnya sikap positif anggota masyarakat terhadap pengembangan pariwisata. Ada semacam anggapan bahwa usaha-usaha wisata bukan milik masyarakat. Rendahnya pendidikan dan kurangnya keterampilan tampaknya membuat mereka gagal memetik manfaat pada usaha-usaha wisata bagi kepentingan ekonomi keluarga..

Bertolak dari kenyataan itu, workshop sepakat bahwa lokakarya Mei 2014 kelak perlu menghasilkan tiga hal pokok. Pertama, adanya MoU antara Wamen Kemenparekraf dan para Bupati/Walikota tentang pengembangan pariwisata kepulauan Nias yang dilengkapi oleh rencana aksi sebagai lampiran MoU. Pada tahap berikutnya, MoU serupa diharapkan akan dilakukan antara Kementerian yang lain dan para Bupati/Walikota kepulauan Nias.

Kedua, implentasi dari MoU tersebut disepakati pula adanya MoU antara Pemda kepulauan Nias, para Bupati/Walikota, ketua DPRD, dan Gubernur Sumatera Utara. MoU ini dilampiri rencana aksi bersama dan masing-masing Kabupaten/Kota yang dipayungi Perda Provinsi dan Perda di masing-masing Kabupaten/Kota.

Ketiga, pengembangan pariwisata kepulauan Nias harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Fokus rencana aksi adalah pengembangan pariwisata yang berbarengan dengan pengembangan kapasitas masyarakat. Di antaranya, gerakan sadar wisata, pelestarian lingkungan alam dan budaya, peningkatan keterampilan dan kerajinan tangan yang bermuara pada perbaikan ekonomi keluarga.

Jika hal itu dapat dicapai diyakini bahwa gagasan menjadikan pariwisata sebagai lokomotif pembangunan kepulauan Nias bisa terwujud. Persoalannya, apakah Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait memiliki komitmen yang sama dengan para pimpinan daerah dan Wamen Kemenparekraf?

Yosafati Gulo, anggota tim perumus Sarasehan Solo dan rencana Pengadaan Lokakarya Pengembangan Pariwisata Kepulauan Nias.

Editor : Bayu Probo