AS Kecam Rencana Pembangunan Pemukiman di Yerusalem Timur

WASHINGTON, SATUHARAPAN.COM - Amerika Serikat  mengecam Israel yang akan membangun 1.000 rumah pemukim baru di Jerusalem timur. Tindakan seperti itu disebutkan "tidak sesuai" dengan upaya perdamaian.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Jen Psaki, mengatakan hari Senin (27/10) bahwa Washington "sangat prihatin." Dilaporkan bahwa  pejabat kedutaan AS sedang dalam pembicaraan tingkat tinggi dengan para pemimpin Israel untuk mencari informasi lebih lanjut.

"Kami terus membuat posisi kami benar-benar jelas bahwa kami melihat pembangunan  pemukiman itu sebagai tidak sah dan bertentangan dengan langkah unilateral terkait dengan masa depan Jerusalem," kata Psaki kepada wartawan.

"Para pemimpin Israel telah mengatakan mereka akan mendukung jalan menuju solusi dua negara, tetapi bergerak dengan tindakan seperti  ini akan bertentangan dengan upaya perdamaian," tambahnya.

Pemerintah Jordan pada Senin juga  meminta pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB untuk membahas rencana pembangunan permukiman Yahudi, kata para diplomat.

Permintaan itu menyusul surat dari wakil Palestina untuk PBB, Riyadh Mansour,  yang menyerukan pertemuan mendesak untuk "mengatasi situasi krisis ini di Yerusalem timur yang diduduki Israel."

Jordan adalah anggota Dewan Keamanan yang mengajukan permintaan pertemuan darurat pada Senin malam. Pihaknya juga sedang menunggu tanggapan dari wakil Argentina, yang memimpin 15 anggota Dewan untuk menentukan tanggal pertemuan.

Para diplomat mengatakan kepada AFP bahwa pertemuan itu tidak mungkin diselenggarakan pada hari Selasa atau Rabu ini waktu New York.

Washington berulang kali mengecam Israel yang terus membangun permukiman Yahudi, baik di Tepi Barat maupun Jerusalem timur. Kota ini diklaim oleh Israel dan Palestina sebagai ibu kota masa depan mereka dalam setiap perjanjian damai.

Namun demikian  AS dinilai gagal untuk konsisten dengan pernyataannya dan konsekuensi ancaman terhadap Israel, karena tetap menjadi sekutu utama negara itu.

"Hubungan antara kami tak tergoyahkan," kata Psaki menegaskan. "Ada saat-saat ketika kami tidak setuju dengan tindakan pemerintah Israel, termasuk ... masalah pemukiman, di mana kami memiliki keprihatinan yang mendalam tentang beberapa langkah-langkahyang diambil pemerintah,” katanya.

"Kami menyatakan hal itu, tapi itu tidak berarti bahwa kami tidak memiliki hubungan yang kuat dan tangguh yang terus berlanjut," katanya.

Israel merebut Jerusalem timur pada 1967 selama Perang Enam Hari, dan kemudian mencaploknya dalam sebuah langkah yang tidak pernah diakui oleh masyarakat internasional.