ASEAN Sepakati Susun Kode Perilaku di Laut China Selatan
KUALA LUMPUR, SATUHARAPAN.COM - Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) mendapat tanggapan beragam terkait pernyataan bersama yang mereka rilis minggu lalu, hari Kamis (6/8) tentang sengketa wilayah di Laut China Selatan.
Pada menit-menit terakhir, ke-10 negara anggota ASEAN menyepakati sebuah pernyataan bersama untuk membuat kode perilaku yang mengikat secara hukum di kawasan perairan yang disengketakan itu. Ini adalah isu yang telah dibahas ASEAN selama belasan tahun.
“Sudah banyak perdebatan tentang kode perilaku ini dan negara-negara ASEAN sangat ingin untuk menerapkannya. Saya pikir itulah yang akan terjadi. Tetapi pada saat bersamaan, kode perilaku itu jangan dianggap bisa menyelesaikan semua masalah di Laut China Selatan,” kata Periset pada Institut Kajian Pertahanan dan Strategis di Singapura, Benjamin Ho sebagaimana dikutip voaindonesia.com, hari Selasa (11/8).
Banyak pihak di kawasan itu menganggap pernyataan bersama itu lebih baik daripada tidak ada sama sekali, seperti yang terjadi tahun 2012 ketika Kamboja menjabat sebagai kepala ASEAN.
Sementara itu, Oh Ei Sun, mantan staf politik Perdana Menteri Malaysia Najib Razak menjelaskan, “ASEAN mencoba secara hati-hati menyeimbangkan tuntutan dari Amerika dan Tiongkok yang saling bertentangan. Hasilnya adalah komunike bersama tersebut.”
Dalam lawatan ke Singapura, Malaysia dan Vietnam, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, John Kerry mengingatkan bahwa AS tidak akan membiarkan adanya pembatasan pelayaran di kawasan perairan itu.
Tiongkok berkeras sengketa teritorial di Laut China Selatan seharusnya diselesaikan antara pihak-pihak yang saling mengklaim saja, tetapi akhir-akhir ini mereka telah melunakkan sikapnya dalam berbagai pembicaraan dengan ASEAN.
Empat anggota ASEAN juga mengklaim perairan tersebut yaitu Brunei, Malaysia, Filipina dan Vietnam. Selain itu, garis demarkasi yang diklaim Tiongkok juga tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif dua negara ASEAN lainnya yaitu Indonesia dan Singapura.
Para pemimpin negara-negara ASEAN direncanakan akan kembali bersidang pada bulan Desember mendatang.
Editor : Eben E. Siadari
Polusi Udara Parah, Pengadilan India Minta Pembatasan Kendar...
NEW DELHI, SATUHARAPAN.COM-Pengadilan tinggi India pada hari Jumat (22/11) memerintahkan pihak berwe...