Bahas Reformasi Damai, Penulis Arab Saudi Ditahan Pemerintah

SATUHARAPAN.COM – Pemerintah Saudi menahan Zuhair Kutbi, seorang penulis terkemuka dan komentator, pertengahan Juli lalu setelah wawancara TV. Ia membahas ide-idenya untuk reformasi damai. Pihak berwenang tampaknya curiga tentang penampilan televisi, yang telah menarik perhatian di media sosial.

Pemerintah Saudi telah menahan Kutbi, 62, seorang penulis asal Mekkah tanpa disertai tuduhan tertentu. Sejauh ini, ia juga belum dibawa ke pengadilan. Human Rights Watch (HRW) menuntut pemerintah untuk mengajukan sangkaan kejahatan pada Kutbi atau harus membebaskannya segera.

“Pemerintah Saudi tampaknya hanya punya sedikit pilihan yang lebih baik untuk dilakukan. Jadi, lebih sering mereka menyiksa dan memenjarakan orang bahkan kepada orang yang mengekspresikan pendapat mereka secara damai,” kata Joe Stork, deputi Direktur HRW Timur Tengah dan Afrika Utara. “Sudah waktunya untuk Raja Salman mengakhiri penindasan meningkat ini dan membebaskan semua aktivis dan penulis perdamaian.”

Kutbi sebelumnya bekerja sebagai konsultan dengan kota Mekkah lokal. Tulisan-tulisannya selama bertahun-tahun mengakibatkan setidaknya enam penangkapan sebelumnya, aktivis Saudi mengatakan kepada HRW.

Kerabat Kutbi mengatakan kepada HRW bahwa penangkapan terbarunya dilakukan setelah penampilan selama satu jam pada program televisi Fi al-Sameem (In-Depth), yang disiarkan pada 22 Juni di saluran TV satelit pan-Arab Rotana Khaleejia. Selama wawancara, Kutbi berbicara tentang apa yang ia anggap reformasi yang diperlukan di Arab Saudi, termasuk mengubah negara itu menjadi monarki konstitusional dan memerangi penindasan agama dan politik.

Pihak berwenang telah ditangguhkan sementara program awal Juni setelah tamu lain, Mohsen al-`Awajy, seorang aktivis Islam, secara tidak langsung mengkritik almarhum Raja Abdullah.

Kerabat Kutbi mengatakan bahwa pada pagi hari tanggal 15 Juli, enam SUV hitam membawa setidaknya sembilan petugas keamanan yang mengenakan masker tiba di rumah Kutbi di Mekkah. Saat aparat mengambil Kutbi pergi, mereka memukul punggungnya dengan senapan mereka. Mereka membawanya pertama ke pusat penahanan yang tidak diketahui di Mekkah untuk diinterogasi. Dan, Kutbi dipindah ke penjara Thahban di Jeddah selama satu hari. Pada hari ketiga, mereka diangkut ke Kantor Polisi al-Mansour untuk diinterogasi lebih lanjut. Dan, selama delapan hari ke depan aparat memindahkannya di tiga pusat penahanan di Mekkah.

Kerabat mengatakan bahwa Kutbi menderita berbagai penyakit termasuk hipertensi dan diabetes. Dan, ia masih belum pulih dari operasi kanker prostat awal tahun ini. Dia menerima obat terbatas di penjara, namun belum menerima perhatian medis independen meskipun permintaan keluarga.

Kerabat mengatakan bahwa Kutbi memberi tahu mereka yang mengunjunginya di penjara jaksa mungkin akan mendakwanya dengan pasal menghasut opini publik, menghina pengadilan, atau menyinggung simbol negara.

Pada hari penangkapan Kutbi, sebuah artikel muncul di situs berita Sabq menyatakan bahwa pemerintah telah melarang Kutbi dari penampilan media. Pemerintah mengadilinya untuk laporan bahwa ia diduga menghina almarhum Raja Saud. Kerabat Kutbi membantah bahwa ia pernah membuat komentar tersebut. Kutbi disebutkan dalam wawancara TV bahwa Raja Saud adalah raja Saudi pertama yang mengusulkan monarki konstitusional tetapi kemudian dilengserkan dari kekuasaan.

Kutbi adalah yang terbaru dari serangkaian aktivis dan komentator politik yang telah dipenjara saat mengekspresikan pandangan damai soal politik, sosial, dan agama mereka.

Pihak berwenang umumnya mendakwa mereka atas opini damai mereka dengan pasal “melanggar kesetiaan dengan penguasa” dan ketentuan kabur dari hukum cybercrime. Para aktivis termasuk Waleed Abu al-Khair dan Fadhil al-Manasif ditahan 15 tahun penjara untuk karya HAM damai mereka. Dan, Fowzan al-Harbi yang di pengadilan banding hukumannya meningkat dari 7 sampai 10 tahun di November 2014 .

Memperpanjang penahanan tanpa tuduhan atau pengadilan atau tanpa keputusan hakim adalah sewenang-wenang, dan melanggar standar hak asasi manusia internasional.

HRW menulis surat kepada Menteri Dalam Negeri Mohammad bin Nayef pada 23 September 2014, mendesaknya untuk mengakhiri penahanan sewenang-wenang. Sebuah analisis pada 2014 terhadap database tahanan secara online Arab Saudi mengungkapkan bahwa 293 orang tampaknya telah ditahan selama lebih dari enam bulan tanpa kasus. Enam belas dari mereka tampaknya telah ditahan selama lebih dari 2 tahun, satu untuk lebih dari 10 tahun.

Pasal 114 UU Acara Pidana Arab Saudi menyediakan bahwa seseorang dapat ditahan tanpa tuduhan selama maksimal lima hari. Kemudian pasal ini diperbarui, hingga total penahanan enam bulan dengan perintah dari Biro Investigasi dan Penuntutan. Setelah enam bulan, pasal 114 mensyaratkan bahwa seorang tahanan “akan langsung ditransfer ke pengadilan yang kompeten, atau dibebaskan.”

Kelompok Kerja PBB tentang Penahanan Sewenang-wenang telah menetapkan bahwa penahanan sewenang-wenang ketika otoritas yang menahan gagal untuk mengamati, seluruhnya atau sebagian, norma-norma yang berkaitan dengan hak untuk proses hukum. Termasuk, untuk sidang cepat sebelum hakim mengikuti penahanan awal. Prinsip 11 dari Badan PBB Prinsip untuk Perlindungan Semua Orang di bawah Setiap Bentuk negara Penahanan atau Pemenjaraan yang seorang tahanan harus “diberi kesempatan yang efektif untuk didengar segera oleh otoritas peradilan atau lainnya,” dan bahwa hukum atau lainnya otoritas harus diberdayakan untuk meninjau keputusan untuk melanjutkan penahanan.

Piagam Hak Asasi Manusia Arab, yang diratifikasi Arab Saudi pada tahun 2009, juga menjamin hak setiap orang yang ditangkap atau ditahan atas tuduhan pidana harus dibawa segera di hadapan hakim atau petugas lain dari hukum. Piagam ini mengatakan bahwa “penahanan pra-sidang tanpa kasus tidak menjadi aturan umum.”

“Jika tidak ada bukti perilaku kriminal, pemerintah Saudi harus segera melepaskan Kutbi dan mengkompensasi dia atas penahanan yang ia alami,” kata Stork. (hrw.org)