Bappenas: GBHN Dibutuhkan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang pernah dibuat pemerintah Orde Baru memiliki tahapan perencanaan pembangunan. Ini bisa bisa diikuti lagi. Tetapi, perencanaan dan pelaksanaannya disertai demokratisasi. Hal ini disampaikan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menneg PPN/Bappenas) Armida Alisjahbana di konferensi ‘Pembangunan untuk semua: Memperjuangkan Kualitas Pemerintah, Hak Asasi Manusia dan Inklusi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2014 – 2019’ pada Selasa (26/11) di Jakarta.

Pernyataan ini disampaikan Armida ketika memaparkan pidato kunci ‘Strategi Indonesia mewujudkan pembangunan berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan’ dalam Konferensi INFID 2013.

Tahun 2014 merupakan akhir dari tujuan pembangunan milenium (Millennium Development Goals, MDGs) yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-bangsa. Menjelang berakhir, banyak tujuan-tujuan pembangunan milenium itu belum tercapai dengan memuaskan. Indonesia yang menerapkan rencana pembangunan jangka menengah sebagai implementasi rencana global tersebut tersendat di beberapa bidang. Armida Alisjahbana mengatakan bahwa akibat infrastruktur dasarnya banyak yang belum terselenggara menyebabkan banyak hal yang bolong. Efektifitas implementasi program ke masyarakat juga agak terputus.

“Ini masalah manajemen pembangunan dan delivery mechanism,” kata Armida Alisjahbana.

Percepatan yang harus dilakukan meliputi peningkatan akses warga terhadap hunian layak, akses terhadap air minum, akses terhadap sanitasi layak, peningkatan rasio elektrifikasi nasional, dan peningkatan infrastuktur broadband.

Bila dalam rancangan rencana pembangunan pasca-2015 ditemui kata-kata ‘stabilitas’ dan ‘pemerataan’ terkesan terminologi khas GBHN. Tetapi, menurut Armida Alisjahbana, prinsip pemerataan yang berkeadilan menunjukkan bahwa demokrasi yang telah dicapai sejak reformasi 1998 merupakan pijakan yang tak bisa ditinggalkan.

Editor : Bayu Probo