Basuki Dukung Kepala Puskesmas Ikut Lelang Jabatan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Banyaknya kepala puskesmas yang sedang menjabat saat ini (incumbent) mengikuti lelang jabatan kepala puskesmas, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan tidak masalah dengan hal ini. Sebaliknya, menurut dia, justru dari sini pihaknya bisa mengetahui kinerja seluruh PNS selama ini.

“Ya tidak apa-apa, kita kan sambil ngetes selain mengetahui kinerja seluruh PNS, kita juga pengen tau korps dinas ini mentalnya seperti apa. Kita tinggal ikuti saja hasil semua tesnya.” kata Basuki di Balai Kota, Senin (16/12).

Menurut Basuki, dengan cara ini dia bisa mengetahui apa yang ada di benak PNS-nya selama ini, misalnya dari yang melakukan korupsi, bermain-main politik, atau bentuk kecurangan lainnya. “Yang penting dia sudah tes, hasilnya seperti apa, jadi kita bisa tahu nanti,” kata dia.

Pendaftaran lelang kepala puskesmas dibuka secara online sejak tanggal  26 November-10 Desember, pengumuman seleksi awal pada tanggal 11 Desember. Tes dilaksanakan tanggal 13-15 Desember berupa pengetahuan umum. Kemudian tanggal 16-31 Desember tes manajerial.

Setelah tes manajerial, ada tes terakhir yang melibatkan pihak ketiga seperti kepolisian, psikiater, serta konsultan, mirip seperti lelang camat dan lurah. Hasilnya akan dipilih 44 yang terbaik.

Memang sampai saat ini belum ada laporan kecurangan dalam penyelenggaraan lelang jabatan kepala puskesmas ini, sebagaimana yang terjadi dalam lelang jabatan kepala sekolah. Basuki menjelaskan, karena puskesmas tidaklah terlalu besar ruang lingkupnya.

Setelah lelang jabatan kepala puskesmas, Basuki menuturkan bahwa puskesmas kecamatan maupun puskesmas kelurahan akan dinaikkan menjadi RSUD tipe D. Hal ini karena pihaknya ingin jika masyarakat yang membutuhkan pelayanan rawat inap tidak lagi ke RSUD yang lokasinya jauh dari rumah, belum lagi pertimbangan biaya transportasi yang akan dikeluarkan bagi keluarga yang menunggu pasien tersebut.

“Karena kami ingin orang yang kurang beruntung dari segi rejeki ini, dia kalau diopname tetap di kecamatannya. Jadi keluarganya yang nungguin, bolak balik, sampai makan masih di dekat rumah. Kalau di rumah sakit yang jauh, sedangkan harus bolak balik, berapa uang transportnya?”

“Jadi konsep kami seperti itu, kalau cuma diinfus tidak perlu harus di RSUD yang jauh, penanganan tingkat lanjutannya di RSUD yang ada di kecamatannya.”

Bukan hanya dari segi pelayanan, nama puskesmas juga ke depannya akan diganti menjadi RSUD, jadi tidak akan ada lagi istilah puskesmas. “Kalau namanya masih puskesmas, orang masih berpikir pelayanan layaknya puskesmas itu sendiri. Tapi kalau namanya sudah RSUD kan beda, ini yang akan kita rombak habis.” kata Basuki.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja