Basuki: Kartu Pintar Selamatkan Generasi Muda dari Kemiskinan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengemukakan salah satu program dari pemerintahannya bersama Gubernur DKI Jakarta di bidang pendidikan adalah Kartu Jakarta Pintar (KJP), yang berguna untuk menyelamatkan generasi muda usia sekolah agar tidak terjebak dalam kasus-kasus Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yang sering kali disebut kemiskinan.

Basuki mengemukakan hal itu di hadapan jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam penandantanganan kesepakatan kedua belah pihak di Balairung, Kantor Gubernur DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (29/9).

Pemprov DKI dan Polda Metro Jaya menyepakati deteksi dini, penindakan, dan pembinaan terhadap kejahatan yang berkaitan dengan PMKS dan melibatkan pelaku berusia muda.

“Kami berterima kasih atas dukungan kepolisian (Polda Metro Jaya) karena masalah PMKS ini, yang sehari-hari kita sebut dengan kemiskinan, dan sangat kompleks di Jakarta,” kata Basuki.

Basuki menginginkan kerja sama dengan Polda Metro Jaya sebagai salah satu sarana untuk memberantas tindak kejahatan berkait PMKS yang melibatkan usia muda. Salah satu poin penting dalam nota kerja sama itu antara lain Pemprov DKI dan Polda Metro Jaya bersama-sama melakukan deteksi dini dan penegakan hukum terkait PMKS segala usia, tidak hanya sebatas generasi muda.

“Nah, dalam hal ini kami minta agar DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) menyetujui tambahan anggaran untuk KJP, saat ini kami harap KJP bisa menyelamatkan generasi muda terhindar dari tindak kejahatan berkait PMKS,” Basuki melanjutkan.

KJP adalah salah satu program yang diberikan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pada awal pemerintahannya. Para siswa usia sekolah pemegang kartu tersebut setiap bulan akan diberi bantuan pendidikan melalui semacam kartu ATM, yaitu uang tunai yang nominalnya bervariasi sesuai jenjang sekolahnya.

Irmansyah dari Biro Tata Pemerintahan Pemprov DKI memaparkan, pembinaan akan lebih ditekankan pada pelaku kejahatan yang berkait PMKS berusia muda, dan nantinya Pemprov DKI akan menugaskan Dinas Sosial DKI Jakarta beserta Polda Metro Jaya.  

Dalam kerja sama ini Pemprov DKI Jakarta tidak ingin terjadi kasus yang sempat menghebohkan beberapa waktu lalu, saat Dinas Sosial DKI Jakarta  menangkap beberapa PMKS dari Provinsi Jawa Barat yang membawa uang tunai lebih dari puluhan juta dalam sehari.

“Pemprov DKI mementingkan kerja sama dengan Polda Metro Jaya untuk menangkapi sejumlah pendatang yang hanya mengkaryakan orang lain di Jakarta ini, kami bukannya menangkap mereka yang benar-benar niat bekerja,” kata Basuki.

Pemprov DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya

Kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya tidak hanya kali ini saja. Tercatat ada beberapa kali silaturrahim yang digelar, yakni saat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang kala itu dihadiri Wakil Gubernur DKI Jakarta, Wakapolda Metro Jaya, dan Danrem 051 Wijayakarta TNI AD, kemudian dalam forum pemantapan sinergis tiga pilar pemantapan keamanan pasca-Idul Fitri dan PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) antara Pemprov DKI Jakarta, Polda Metro Jaya, dan TNI, beserta beberapa kepala daerah penyangga di sekitar DKI Jakarta.  

Editor : Sotyati