Dimyati: Lucu Kalau SBY Ajukan Gugatan Ke MK

JAKARTA,SATUHARAPAN COM – Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan versi Suryadharma Ali (SDA) Dimyati Natakusumah merasa aneh bila pemerintah akan mengajukan peninjauan kembali terhadap Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada).

“Merasa aneh kalau pemerintah melakukan judicial review, terhadap UU Pilkada. Itu lucu,” kata Dimyati di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin(29/9).

Sebab, lanjut Dimyati RUU Pilkada diusulkan oleh pemerintah. Sebab, pemerintah pada awalnya menghendaki pilkada tak langsung.

“Kacau Demokrat yang walk out, karena merasa ada beberapa poin. Apalagi Pak SBY sebagai pemerintah,” kata dia.

Menurut Dimyati sulit membedakan posisi Susilo Bambang Yudhoyono selain menjadi presiden, dia juga sebagai nakhoda partai.

“Ya sulit kalau badannya dua itu, satu ketum, satu presiden, kepala pemerintah,” katanya.

Sementara itu Wakil Sekjen PAN Teguh Juwarno mengatakan tidak mempersoalkan rencana Presiden SBY yang berencana menggugat UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sebagai presiden tentunya SBY memiliki hak untuk melakukan hal tersebut.

"Sebagai Presiden tentunya memiliki hak untuk melakukan itu, dalam kapasitas presiden beliau bisa lakukan apa saja. Tapi diharapkan hakim MK untuk bersikap independen, objektif dan profesional sehingga bisa memutus dengan rujukan pada UUD 1945, kan kita tahu wewenang MK untuk bisa memberikan tafsiran," kata Teguh di gedung DPR RI.

Menurut dia, tidak menepis dengan posisi dualisme SBY. Di mana, satu sisi merupakan presiden sedangkan sisi lainnya seorang Ketua Umum Partai Demokrat. Maka, ini akan menjadi dilema, walau ia meyakini kalau SBY bisa memisahkan diri atas posisi rangkapnya itu.

"Memang kita harapkan tidak ada dilema apalagi levelnya sudah presiden. Dan, kita tahu sudah memilki otoritas dalam berbangsa dan bernegara dia juga jadi ketua umum partai. Tapi kita percaya pak SBY akan memposisikan diri baik sebagai presiden maupun Ketua Umum," katanya.

Editor : Bayu Probo