Basuki Pesimistis Pilihannya Dipilih DPRD DKI

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Plt Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengaku pesimistis cawagub pilihannya terpilih. Biasanya, orang partai politik jarang ada yang mau memberikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) kesempatan untuk memegang jabatan politik seperti calon wakil gubernur (cawagub).

Pasalnya, Basuki mengharapkan cawagub DKI dari PNS, namun mengingat pada saat kampanye pemilukada yang lalu, dirinya diusung oleh partai politik, yang tentu saja di dalamnya terdapat kesepakatan (deal) politik, yaitu pengganti posisi dia, mestinya berasal dari kader partai politik.

Sebelumnya diberitakan terdapat sejumlah nama untuk bursa cawagub DKI, nama yang paling mencuat adalah Ketua DPD PDIP DKI Jakarta, Boy Bernardi Sadikin dan Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Partai Gerindra, M. Taufik. Akan tetapi kedua nama tersebut ditolak dengan keras oleh Basuki.

Nama lainnya yang muncul adalah mantan Wali Kota Blitar, Djarot Saiful Hidayat (PDIP), mantan Wali Kota Surabaya, Bambang Dwi Hartono (PDIP), Sekjen DPP Gerindra, Ahmad Muzani, dan Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Nachrowi Ramli.

Basuki pernah mengeluarkan pernyataan bahwa jika melihat dari kinerja, ia lebih memilih nama-nama seperti Djarot Saiful Hidayat, Bambang Dwi Hartono, Nachrowi Ramli dan Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Sarwo Handayani (disapa Yani), yang juga merupakan mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta. Ketiga nama ini dinilai Basuki unggul dalam pengelolaan kota.

“Ya kita mesti pilih salah satu kan. Kalau pilih Pak Djarot, nanti orang Gerindra marah, pilih orang Gerindra nanti PDIP marah. Bu Yani kan netral, orang birokrat,” ujar Basuki di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (23/10).

Basuki berharap bahwa DPRD DKI memiliki hati nurani, maka nanti ia memastikan akan mengusulkan nama yang menurut dia terbaik itu kepada DPRD DKI.

“Kita ingin Jakarta ini isinya tidak ada orang politik, walau jabatan saya jabatan politik, tapi kita ingin PNS juga jadi lebih dihargai, bahwa banyak juga PNS yang jujur, ini yang ingin saya buktikan. PNS kita banyak yang baik, cuma kan kesempatan untuk mereka tidak ada,” ungkap dia.

Kendati demikin, Basuki tidak tahu seperti apa prosedur pemilihan cawagub di DPRD DKI, akan tetapi seandainya boleh tidak mesti melalui usulan partai, dia bisa usulkan sendiri ke presiden, kemudian akan komunikasikan dengan DPRD.

“Bagaimanapun, kita ini kan mitra (Pemprov DKI dengan DPRD DKI), jadi keputusan apapun harus dikomunikasikan. Ibu Yani juga teruji selama menjabat Bappeda, mampu membangun komunikasi yang baik dengan DPRD.

Namun, saat ini alat kelengkapan dewan sendiri belum terbentuk, dan ini tentu menjadi hambatan bukan hanya persoalan pemilihan cawagub, tetapi juga tidak jelas kapan Basuki akan dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta menggantikan Joko Widodo yang telah mengundurkan diri untuk mengemban tugas sebagai Presiden RI.

“Lebih enak kalo tidak dibentuk (alat kelengkapan dewan, Red), jadi ada apa-apa saya tanda tangan bersama Ketua DPRD saja, lebih enak kan. Kalau DPRD tidak mau melantik saya, pasti Mendagri dan Presiden akan ambil alih. Tidak dilantik pun akan lebih baik,” ujar dia bergurau.

Editor : Bayu Probo