Jokowi Ingin Menteri yang Kapabel dan Berintegritas

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan Joko Widodo ingin mendapatkan menteri yang memiliki kapabilitas dan integritas. Oleh karena itu dalam prosesnya, Presiden RI ketujuh itu sangat berhati-hati.

"Terkait kepentingan bangsa dan negara, lalu begitu besarnya harapan rakyat pada kabinet Jokowi-Jusuf Kalla, karena itulah pendalaman dan kehati-hatian, pengkajian secara mendalam betul-betul dilakukan agar mendapatkan menteri yang berkapabilitas dan berintegritas" kata Hasto usai bertemu Presiden Joko Widodo di Wisma Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (23/10).

Dia menjelaskan Presiden ingin memastikan jajaran dalam kabinet bersih sehingga menjadi awal yang baik upaya mewujudkan pemerintahan yang baik.

"Sehingga kita mempertimbangkan masukan yang ada. Di luar itu prinsip dalam menjaga etika penyelenggaraan negara. Sangat penting bagi Presiden, sesuai Undang-Undang kementerian negara mendengarkan pertimbangan DPR terkait penggantiannya (calon menteri-red)," kata Hasto.

JK Hati-hati

Senada dengan Hasto, sebelumnya Wakil Presiden Jusuf Kalla telah mengatakan pengumuman susunan kabinet tak bisa dilakukan secepat mungkin karena pemerintah berhati-hati memilih calon menteri.

"Kita harus bisa memilih menteri yang bebas masalah dan kredibel. Jangan sampai memilih menteri yang ternyata bermasalah tapi harus profesional sehingga harus hati-hati," kata JK.

"Tidak ada kepentingan tertentu tapi harus untuk kepentingan bersama dan masyarakat," ujar dia.

Ia menjelaskan, seluruh calon menteri disaring dengan ketat dan namanya disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa. Hasil penelusuran KPK akan menjadi bahan pertimbangan bagi Presiden Joko Widodo dalam memilih menteri.

JK mengatakan pemerintah berusaha menyeimbangkan menteri dari partai politik dan profesional tapi tetap menjadikan pengalaman, profesionalisme dan kredibilitas dalam memilih menteri dari partai politik.

"Kabinet mendatang harus menyeimbangkan antara teknokrat dan profesional baik yang berasal nonpartai maupun partai," ujar dia.

Kabinet mendatang, lanjut JK, juga akan menyeimbangkan menteri yang berasal dari berbagai suku, agama, dan jender.

Di Istana Merdeka

Wakil Presiden mengatakan pengumuman susunan kabinet tidak akan dilakukan secara bertahap.

"Yang namanya mengumumkan kabinet adalah mengumumkan kementerian dan nama menterinya. Enggak bisa sepotong-potong," tutur JK.

Dia pun menyampaikan pengumuman susunan kabinet kemungkinan besar tidak dilakukan hari ini tapi satu hingga dua hari ke depan.

"Diumumkannya juga di Istana Merdeka (Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat) bukan di tempat lain," kata Wakil Presiden RI itu. (Ant)

Editor : Bayu Probo