Bentrokan Warga Palestina-Israel Terjadi Lagi di Yerusalem

YERUSALEM, SATUHARAPAN.COM – Kepolisian Israel menahan enam warga Palestina dan enam warga Israel pada Senin (25/05) pascabentrokan di kompleks Masjid Al Aqsa di wilayah pendudukan Yerusalem timur.

“Warga Palestina ditahan saat berusaha mencegah warga Yahudi memasuki Temple Mount (kompleks bekas Bait Allah Israel yang kini berdiri Masjid Al Aqsa),” ujar juru bicara kepolisian Israel Luba Samri.

Pasukan keamanan kemudian menahan empat warga Yahudi yang melanggar larangan beribadah di lokasi tersebut, dan dua warga Yahudi lainnya karena menyebabkan kericuhan.

Kompleks masjid Al Aqsa dianggap sebagai tempat suci umat Islam dan juga umat Yahudi.

Umat Yahudi diizinkan memasuki kompleks masjid, namun dilarang beribadah karena dikhawatirkan menimbulkan ketegangan dengan umat Islam.

Namun, kalangan Yahudi ultranasionalis sering mengunjungi lokasi tersebut untuk beribadah secara diam-diam.

Israel merebut Yerusalem timur dalam Perang Enam Hari pada 1967 dan kemudian mencaploknya. Tindakan tersebut tidak diakui oleh dunia internasional.

Rezim Zionis menganggap seluruh wilayah Yerusalem sebagai ibu kota Israel, namun Palestina menginginkan wilayah Yerusalem timur sebagai ibu kota negara Palestina merdeka.

Pemuda Palestina Tusuk Dua Remaja Israel

Seorang pemuda Palestina, Minggu (24/05), menusuk dan melukai dua remaja Israel di tengah perjalanan mereka menuju Tembok Ratapan di Old City Yerusalem saat festival Yahudi, kata pejabat.

Pihak kepolisian dalam sebuah pernyataan mengatakan mereka menangkap warga Palestina berusia 19 tahun atas dugaan menyerang dua warga Israel berusia 17 tahun dari belakang.

Korban dibawa ke rumah sakit dengan luka sedang di tubuhnya, kata petugas medis layanan darurat Israel Magen David Adom.

Polisi mengatakan mereka menggunakan rekaman dari kamera pengawas untuk melacak tersangka saat dia kembali ke rumahnya, dan menemukan pisau yang diduga digunakan dalam serangan itu.

Penusukan tersebut terjadi ketika warga Yahudi merayakan hari libur Shavuot atau Pentakosta yang dimulai pada Sabtu malam.

Bank Dunia: Gaza Hadapi ‘Krisis Fiskal Berbahaya’

Jalur Gaza memiliki angka pengangguran paling tinggi di dunia dan Palestina, Israel serta para donor harus mengambil tindakan guna menghindari “krisis fiskal yang berbahaya,” kata Bank Dunia pada Jumat (22/5).

Laporan tersebut, yang dipersiapkan menjelang pertemuan dua tahunan Ad Hoc Liaison Committee (AHLC) yang mengoordinasikan dukungan donor internasional untuk Palestina, muncul hampir satu tahun setelah konflik 50 hari antara militan Gaza dengan Israel, yang menyebabkan sekitar 2.200 warga Palestina tewas.

Menurut Bank Dunia, hilangnya ekspor Gaza tidak bisa dijelaskan dengan variabel lain selain “perang dan blokade.”

“Dampak dari blokade tersebut yang diberlakukan pada 2007 sangat menghancurkan, dengan penurunan PDB akibat blokade diperkirakan di atas 50 persen dan penurunan besar tingkat kesejahteraan,” menurut laporan mengenai blokade yang diberlakukan oleh Israel dan Mesir.

Bank Dunia mendesak Otoritas Palestina, Israel dan komunitas donor untuk mengambil “tindakan” dan melaksanakan “reformasi” dalam rangka “membalikkan perlambatan pertumbuhan ekonomi baru-baru ini” dan “menghindari krisis fiskal yang berbahaya.”

Laporan tersebut mengatakan pengangguran di Gaza meningkat pada 2014 “hingga mencapai 44 persen - kemungkinan yang tertinggi di dunia,” dengan angka kemiskinan di wilayah Palestina mencapai 39 persen, meskipun fakta mengatakan bahwa hampir empat dari setiap lima warga Gaza menerima “beberapa bantuan.”

“Angka pengangguran dan kemiskinan di Gaza sangat mengganggu dan prospek ekonomi begitu mengkhawatirkan,” menurut Bank Dunia mengutip pernyataan direktur wilayah Palestina Steen Lau Jorgensen.

Bank Dunia mengatakan bahwa untuk membangun kembali perekonomian Gaza, “pemerintah persatuan Palestina di Tepi Barat dan Gaza” dibutuhkan.

Pihaknya juga menyerukan “pencabutan blokade terhadap peredaran barang-barang dan manusia untuk memungkinkan sektor perdagangan Gaza kembali pulih.” (AFP)