Bertemu Prabowo, Membuat Jokowi Percaya Diri

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pengamat politik Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto membuat presiden lebih percaya diri dalam membuat keputusan.

“Bila dilihat dari gejala sejauh ini, sulit meyakinkan publik bahwa Jokowi tidak sedang tersandera di antara berbagai kepentingan, baik langsung maupun tidak. Karena itu, logis bila Jokowi meminta pertimbangan Prabowo,” kata Karyono Wibowo di Jakarta, Jumat (30/1).

Menurut Karyono, pertemuan Jokowi dengan Prabowo bisa menimbulkan efek positif bagi Jokowi. Setidaknya, Jokowi memperoleh banyak masukan yang bisa dijadikan pertimbangan sebelum mengambil keputusan.

Namun, kata Karyono, yang harus dipertimbangkan dari pertemuan tersebut adalah jangan sampai hal itu mengganggu hubungan Jokowi dengan partai koalisi.

“Untuk menyelesaikan masalah ini diperlukan kearifan dari semua pihak dengan mempertimbangkan semua aspek,” tuturnya.

Prabowo menemui Presiden Jokowi di Istana Bogor pada Kamis (29/1) untuk melaporkan prestasi pencak silat Indonesia di kancah dunia. Prabowo adalah Ketua Umum Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) yang juga Presiden Persatuan Pencak Silat Antarbangsa (Persilat).

Prabowo mengatakan selain membicarakan pencak silat, pertemuannya dengan Presiden juga membicarakan masalah kenegaraan.

“Kami singgung komitmen beliau untuk memperkuat dan menjaga institusi negara, dan saya mendukung. KPK dan Polri harus sama-sama kuat dan kita jaga,” ujarnya.

Selain itu, menurut Prabowo, terkait urusan pengangkatan kapolri merupakan tugas dan hak eksekutif dan dirinya menghormati apa pun keputusan Presiden.

Pertemuan Jokowi-Prabowo Bisa Singgung KIH

Namun, “Pertemuan Jokowi dengan Prabowo tersebut tentu akan menimbulkan `political effects`. Koalisi partai pendukung bisa tersinggung, bahkan bisa menimbulkan friksi antara Jokowi dengan partai pendukungnya,” kata Karyono Wibowo melanjutkan.

Menurut Karyono, partai-partai yang tergabung dalam KIH bisa tersinggung bila pertemuan tersebut atas inisiatif Presiden Jokowi sendiri tanpa sepengetahuan partai koalisi yang mengusungnya.

Ketersinggungan partai-partai KIH bisa lebih tinggi apabila pertemuan tersebut ditujukan untuk meminta dukungan Prabowo apabila Presiden Jokowi membatalkan pelantikan Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai kapolri.

“Sikap Jokowi tersebut bisa ditafsirkan sebagai bentuk pengkhianatan terhadap partai pendukungnya. Jokowi akan dituduh sedang membuat konspirasi dengan bekas pesaingnya di Pilpres 2014 lalu,” tuturnya.

Namun, situasi akan berbeda apabila pertemuan tersebut atas sepengetahuan pimpinan partai KIH dan merupakan bagian dari skenario untuk mendapatkan dukungan dari Prabowo dan Koalisi Merah Putih (KMP) untuk melantik Budi Gunawan sebagai kapolri.

Karena itu, Karyono menilai pertemuan Jokowi dengan Prabowo akan menimbulkan multitafsir.

“Namun, jika dilihat dari segi momentum, tampaknya pertemuan tersebut bukan sekadar pertemuan biasa. Karena pertemuan tersebut dilakukan di tengah panasnya suhu politik nasional yaitu telah terjadi kisruh antara Polri dengan KPK,” katanya.

KMP Apresiasi Pertemuan Presiden Jokowi-Prabowo

Juru bicara Koalisi Merah Putih Tantowi Yahya mengapresiasi pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Kamis (29/1).

“Pertemuan kedua tokoh itu menunjukkan tidak ada rivalitas di antara mereka setelah Pemilu Presiden selesai,” kata Tantowi di Gedung Nusantara III, Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan pertemuan itu menunjukkan perspektif persahabatan antara Presiden dengan Ketua Umum Partai Politik.

Selain itu dia menilai bertemunya Prabowo dengan Presiden Jokowi untuk ke sekian kalinya makin menegaskan bahwa mantan Danjen Kopassus tersebut mendukung pemerintahan Jokowi selama kebijakannya pro-rakyat.

“Selama ini KMP disebut sebagai monster yang menghalangi Pak Jokowi di pemerintah namun hal itu tidak benar,” ia menegaskan.

Dia menjelaskan rakyat Indonesia menginginkan adanya komunikasi yang berkesinambungan antara pihak di dalam dengan di luar pemerintahan.

Tantowi yakin bahwa Presiden Jokowi akan mendengar pendapat dari berbagai pihak baik dari pendukungnya atau tidak.

“Saya rasa makin banyak pihak yang didengar maka makin baik. Presiden tidak boleh ragu mengambil keputusan kalau yakin untuk kepentingan rakyat maka laksanakan,” katanya.

Prabowo menemui Presiden Jokowi di Istana Bogor pada Kamis (29/1) untuk melaporkan prestasi pencak silat Indonesia di kancah dunia.

Prabowo mengatakan selain membicarakan pencak silat, pertemuannya dengan Presiden juga membicarakan masalah kenegaraan.

“Kami singgung komitmen beliau untuk memperkuat dan menjaga institusi negara, dan saya mendukung. KPK dan Polri harus sama-sama kuat dan kita jaga,” ujarnya.

Selain itu menurut Prabowo terkait urusan pengangkatan Kapolri merupakan tugas dan hak eksekutif dan dirinya menghormati apa pun keputusan presiden.

Permintaan Pendekar Utama Tunjukkan Kedewasaan Politik

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta mengatakan permintaan Prabowo Subianto kepada Presiden Joko Widodo agar menjadi pendekar utama pencak silat menunjukkan kedewasaan dalam politik.

“Saya kira pesan utama permintaan menjadi pendekar utama adalah kami ingin menunjukkan kedewasaan politik,” kata Anis saat ditemui di sela Raker PKS di Jakarta, Jumat.

Pendaulatan Presiden Jokowi sebagai pendekar utama, kata dia, adalah bukti KMP menjadi oposisi yang cerdas dan tidak kekanak-kanakan.

Ia mengatakan pendekar utama merupakan simbol persaudaraan sehingga tindakan Prabowo menampakkan kerukunan antara oposisi dan pemerintah.

Pada Kamis (29/1), Prabowo mengunjungi Presiden Jokowi di Istana Bogor untuk membicarakan masalah bangsa.

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo yang baru saja terpilih sebagai Presiden Federasi Pencak Silat Dunia juga memberi titel baru untuk Presiden Jokowi sebagai pendekar utama pencak silat.

“Tradisi kita setiap Presiden adalah pendekar utama pencak silat Indonesia, saat itu beliau menerima pendekar utama dan pakaian pencak silat dan beliau menerima,” ia memaparkan.

Ia juga mengundang Presiden untuk menghadiri acara penganugerahan gelar Pendekar Pencak Silat Utama sekaligus bertemu dengan jajaran pengurus Federasi Pencak Silat Dunia serta Ikatan Pencak Silat Indonesia.

Sementara itu, menurut politikus PDIP Pramono Anung, kedatangan Prabowo Subianto adalah sebagai Ketua Umum Pencak Silat Indonesia.

Sebagai Ketua Umum Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI), kata dia, Prabowo diterima Presiden Jokowi untuk melaporkan keberhasilan pencak silat Indonesia saat mengikuti kejuaraan di Thailand.

Pertemuan Jokowi-Prabowo Titik Terang KPK-Polri

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengapresiasi pertemuan Presiden Joko Widodo dengan tokoh nasional Prabowo Subianto di Istana Bogor di tengah kisruh KPK dan Polri.

“Ini menjadi titik terang bagi bangsa dan negara menuju ke arah yang lebih baik,” kata Agus Hermanto di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jumat.

Menurutnya, silaturahmi antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto itu harus dijunjung tinggi oleh seluruh pihak, sebagai sebuah itikad baik untuk membangun bangsa dan negara.

“Kita apresiasi pertemuan ini dan kita harus dukung,” ia menegaskan.

Karena, bagaimana pun menurut Agus, pertemuan dua tokoh yang pernah bersaing dalam pemilihan presiden 2014 tersebut dinilainya bagus, terlebih lagi di tengah kisruh permasalahan KPK dan Polri.

“Bagi kami pertemuan dua tokoh penting di republik ini sangat bagus dan mampu menyejukkan suasana di tengah ketegangan kedua institusi penegak hukum, yakni KPK dan Polri,” katanya.

Meski demikian, politikus Partai Demokrat ini berharap pertemuan tersebut tidak hanya sebatas Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto. Namun, bisa juga diikuti oleh tokoh-tokoh lain, sehingga permasalahan yang membelit bangsa dan negara bisa dapat segera terselesaikan.

Sebagai Wakil Ketua DPR, Agus mendukung penuh Presiden Jokowi untuk menuntaskan permasalahan bangsa, terutama persoalan antara KPK dan Polri.

“Kami masih yakin terhadap kemampuan Pak Jokowi untuk bisa secepatnya menyelesaikan masalah ini (KPK dan Polri), agar kedua institusi itu bisa saling mendukung dalam penegakan hukum di Indonesia,” kata Agus Hermanto. (Ant)