Sehabis Mudik, Presiden akan Kunjungan Kerja ke Jawa Timur

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Presiden Joko Widodo pada Sabtu (31/1) pagi dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke sejumlah lokasi di Provinsi Jawa Timur.

Presiden berangkat dari Pangkalan Udara TNI-AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, menuju Pangkalan Udara TNI-AU Adi Soemarmo, Boyolali, Jawa Tengah, pada Jumat sore. Presiden Jokowi akan bermalam di kediaman pribadinya di Kota Solo.

Menurut informasi dari Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden, pada Sabtu pagi Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Iriana Joko Widodo, Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo akan mengunjungi Desa Keras Wetan, Kabupaten Ngawi, untuk menyerahkan bantuan berupa 850 unit traktor tangan dan 337 unit pompa air kepada perwakilan kelompok tani.

Presiden yang akrab disapa Jokowi ini juga dijadwalkan meninjau perbaikan Bendung Budengan di Kabupaten Ngawi yang dilakukan oleh petani dan anggota TNI. Setelah itu Presiden Joko Widodo dan rombongan akan bertolak menuju Desa Sonorejo, Kabupaten Sukoharjo untuk melakukan tanam padi menggunakan “rice planter”.

Selain itu Presiden Joko Widodo juga akan menyerahkan bantuan berupa 831 unit traktor tangan dan 148 unit pompa air kepada perwakilan kelompok tani setempat.

Presiden Joko Widodo dan rombongan dijadwalkan kembali ke Jakarta pada Sabtu sore.

Presiden Diharapkan Lindungi KPK-Polri dari Upaya Pelemahan

Presiden Joko Widodo diharapkan melindungi Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri dari upaya pelemahan yang dilakukan oknum-oknum yang tidak menghendaki Indonesia bersih dari tindak pidana korupsi.

“Hal itu dapat dilakukan dengan jalan membebaskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri dari unsur-unsur politis dan kepentingan individual,” kata Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Harsoyo di Yogyakarta, Jumat.

Menurut dia, ketegasan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat dibutuhkan untuk menghentikan polemik yang terjadi antara KPK dengan Polri. Presiden dituntut tegas untuk menyelesaikan perselisihan antara KPK dan Polri dengan setuntas-tuntasnya dan seadil-adilnya.

“Sebagai pemimpin negara, presiden memiliki tanggung jawab dalam menjaga keamanan dan kestabilan nasional. Presiden juga diharapkan merespons dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan Tim Independen,” katanya.

Ia mengatakan meskipun telah berlangsung lebih dari seminggu, polemik di antara dua lembaga penegak hukum Indonesia, KPK dan Polri, tampak belum menunjukkan titik temu.

Padahal, kata dia, dua lembaga penegak hukum tersebut menurut undang-undang seharusnya mampu bekerja sama dan bersinergi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Namun, yang terjadi adalah keduanya justru terlihat saling “menyerang”.

“Konflik yang tidak kunjung usai itu juga menimbulkan polemik lain yakni terkait dengan ketegasan sikap kepala negara dalam menghentikan konflik,” katanya.

Menurut dia, gelombang keprihatinan terus bermunculan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk institusi pendidikan tinggi.

Dalam beberapa waktu terakhir UII terus menyuarakan aspirasinya untuk mendorong agar konflik di antara kedua lembaga penegak hukum itu segera berakhir dan agenda pemberantasan korupsi kembali dapat dilanjutkan.

Ia mengatakan UII tidak ingin tinggal diam menyikapi adanya intervensi dari elit politik tertentu yang makin memperkeruh konflik.

“UII sebagai institusi yang mendidik anak bangsa meminta semua pihak baik pemerintah maupun seluruh elemen masyarakat untuk dapat menjaga agar KPK maupun Polri dapat terhindar dari unsur-unsur kepentingan pribadi dan politis tertentu demi terwujudnya NKRI yang bebas korupsi,” katanya. (Ant)