BI: Pemotongan Anggaran Pemerintah Langkah yang Baik

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menilai pengajuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (RAPBN-P) 2014 yang di dalamnya terdapat rencana memotong anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 100 triliun, merupakan langkah yang baik.

“Saya melihatnya ini (pemotongan anggaran) merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah yang baik di mana pemerintah tidak ingin fiskal di kuartal 4 2014 defisitnya besar. Jadi dari sekarang sudah diajukan untuk dibahas di APBNP,” ujar Agus saat ditemui di Kompleks Perkantoran BI, Jakarta, Jumat (23/5).

Agus menuturkan, pihaknya juga terus mengikuti proses pengajuan RAPBNP oleh pemerintah. Menurut Agus, pembahasan mengenai pemotongan anggaran akan cukup dalam.

“Tapi yang kita lihat dari situ adalah bahwa subsidi untuk energi meningkat tinggi. Kalau meningkat tinggi, pilihannya APBN harus disesuaikan. Dengan tambahan penerimaan ya tidak mungkin, akibatnya belanja dikurangi. Mampukah pemerintah mengurangi belanja Rp 100 triliun,” kata Agus.

Agus melanjutkan, seandainya pemerintah tidak mampu mengurangi belanja, perlu ada penyikapan lain agar fiskal berkesinambungan dan diskusi ini akan berjalan.

“Saya melihat alternatif yang ada adalah kalau tambahan penerimaan sulit, kalau tambah utang, juga tidak terlalu baik. Yang ada, pemotongan belanja negara atau penyesuaian harga BBM, kurangi subsidi BBM dan listrik,” ujar Agus.

Penghematan dan pemotongan anggaran sendiri utamanya dilakukan terhadap belanja honorarium, perjalanan dinas, biaya rapat/konsinyering, iklan, pembangunan gedung kantor, pengadaan kendaraan operasional, belanja bantuan sosial, sisa dana lelang atau swakelola, serta anggaran dari kegiatan yang belum terikat kontrak.

Penghematan dan pemotongan tidak dapat dilakukan terhadap anggaran pendidikan, anggaran yang bersumber dari pinjaman dan hibah, dan anggaran yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Layanan Umum (PNBP-BLU).

Beberapa Kementerian/Lembaga yang mendapatkan pemotongan anggaran signifikan adalah Kementerian Pekerjaan Umum Rp 22,746 triliun, Kementerian Pertahanan Rp 10,508 triliun, Kementerian Perhubungan Rp 10,150 triliun, Polri Rp 5,780 triliun, Kementerian Kesehatan Rp 5,460 triliun, Kementerian Pertanian Rp 4,422 triliun, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Rp 4,399 triliun. (Ant)