Blok Mahakam, AS Hormati Proses Demokrasi Indonesia

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Amerika Serikat (AS) berkomitmen akan menghormati proses demokrasi yang ada di Indonesia terkait masalah Blok Mahakam yang akan dikelola pihak Pemerintah Indonesia per 1 Januari 2018 mendatang.

Blok Mahakam sebelumnya selama 50 tahun dikelola oleh perusahaan Total E&P Indonesie dan berakhir kontrak kerja samanya dengan Pemerintah pada Maret 2017. Pemerintah selanjutnya mengambil alih Blok Mahakam dan menunjuk PT Pertamina untuk mengelolannya.

“Perusahaan-perusahaan AS tentunya bisa berkontribusi dengan baik di pasar Indonesia apabila Pemerintah Indonesia masih menginginkan keberadaan mereka di Indonesia,” kata Deputi Urusan Internasional Departemen Energi AS, Jonathan Elkind, saat menghadiri seminar mengenai kerja sama investasi energi antara Indonesia dan AS di Hotel Shangri La, Jakarta, Senin (3/8).

“Pemerintah AS menghormati proses demokrasi Indonesia dan menghormati proses yang ada di Indonesia,” kata dia melanjutkan. “Kami menunggu konklusi dari masalah ini,” ujar Elkind menambahkan.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, mengatakan, setiap kasus investasi energi memiliki pola masing-masing.

“Pemerintah konsisten bahwa setiap kasus memiliki pola masing-masing. Platform jelas, yakni peraturan menteri dan peraturan pemerintah, namun Blok Mahakan special case karena waktunya sudah mepet (mendesak, Red),” ujar Menteri Sudirman. Ia mengatakan bahwa kasus Blok Mahakan sudah terlanjur kasus politis.

Menteri berharap kepada blok yang masih memiliki banyak waktu agar perbincangan antarbisnis lebih mendominasi.

“Terhadap blok yang waktunya masih banyak, kita mendorong agar business to business agar lebih ke muka. Apapun konklusinya akan membuat kondisi investasi lebih  kondusif,” kata Menteri.

Ia menegaskan bahwa Indonesia, sebagai negara yang sedang tumbuh ekonominya, tetap akan membuka diri bagi investasi.

“Kami ingin menegaskan bahwa sebagai negara yang sedang tumbuh ekonominya, sudah pasti welcome terhadap investasinya. Apalagi (untuk) perusahaan AS yang sudah lama di sini sudah pasti kami beri perhatian khusus. Akan tetapi, yang harus kita sadari adalah kita sedang melakukan adjustment, termasuk memikirkan daerah,” kata dia menambahkan bahwa hal tersebut merupakan konsekuensi dari demokrasi.

“Semangat itu kita bangun supaya sharing place, sharing oppurtunities tetap ada sehingga investasi yang sustainable (berkelanjutan) dapat terjadi bagi Indonesia, daerah, ataupun pihak investor asing,” ujar Menteri.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja