BNPT Desak Presiden Terbitkan Perppu Soal WNI Tergabung NIIS

JAKARTA,SATUHARAPAN.COM – Juru Bicara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Irfan Idris mendesak Presiden Joko Widodo segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (Perppu) terkait ada beberapa Warga Negara Indonesia (WNI) ISIS atau NIIS (Negara Islam Irak dan Suriah).

Menurut Irfan penerbitan Perppu tersebut difungsikan untuk pelarangan WNI berangkat ke negara yang sedang mengalami berkonflik.

"Kalau perlu Indonesia membuat Perppu, melarang buat WNI berada di wilayah konflik," kata Irfan saat diskusi bincang damai BNPT di Resto Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (19/3).

Untuk, itu kata Irfan Penerbitan Perppu tersebut, lantaran 16 WNI hilang misterius di Istambul, Turki, sehingga banyak yang menyebutkan mereka bergabung ke NIIS karena Turki berbatasan dengan Irak dan Suriah.

Dikatakan Irfan Jokowi harus segera bertindak mengeluarkan Perppu untuk mencegah WNI yang akan bergabung ke NIIS.

"Yang perlu kita basmi kangker ganas ideologi dari terorisme, bisa jadi besok akan ada gerakan terorisme," kata dia.

"Seperti 16 ditemukan, nanti juga akan  ada 16 yang ditemukan berangkat ke menjadi NIIS dan masih akan ada terus kalau tidak dicegah," tambah dia.

Irfan menambahkan NIIS dapat diuntungan kalau dibicarakan terus dan mendapatkan panggung di seluruh dunia.

"NIIS dapat untung kalau dibicarakan terus, dan akan dapat panggung di seluruh dunia. Pemikiran radikal teroris sejak NKRI dibentuk, harus diperkuat, kalau kita tidak kencang melakukan konter-konter  itu, mahasiswa, para remaja sedang siapkan fisik, pengetahuan, finansial, mereka tekad berangkat bergagung NIIS karena merasa negara tidak hadir," kata

Untuk pencegahan NIIS, kata Irfan dengan program nasional,  pencegahan, libatkan masyarakat, bagaimana bisa berdayakan pesantren dan perguruan tinggi supaya pelajaran soal NIIS tidak masuk.

"BNPT baru 4 tahun tidak bisa seusia teroris, kita tidak kalah kencang. Lebih baik salah berbuat daripada tidak pernah, jangan sampai jadi penonton di negeri kita," kata dia.

"Menjadi NIIS dengan alasan ekonomi, dijanjikan ribuan dollar. Kalau keyakinan kepad jihad, khilafah, itu keyakinan mereka, kita harus konter mereka, khilafah yang benar itu pemerintah RI," tambah dia.

Editor : Bayu Probo