Bocorkan Rahasia Negara, Tiongkok Tahan Jurnalis

BEIJING, SATUHARAPAN.COM - Tiongkok menahan seorang mantan jurnalis terkemuka karena membocorkan “rahasia negara”, kata polisi pada Kamis (8/5), langkah terbaru dalam membungkam kritik terhadap Partai Komunis yang saat ini berkuasa, menjelang peringatan 25 tahun pembantaian di Lapangan Tiananmen.

Gao Yu (70) “ditahan secara pidana atas dugaan menyediakan rahasia negara kepada beberapa sumber di luar Tiongkok,” kata departemen keamanan publik Beijing dalam sebuah pesan di microblog mereka yang sudah diverifikasi, pada Kamis.

Gao, mantan wakil kepala editor majalah Economics Weekly, adalah jurnalis ternama yang ditunjuk sebagai salah satu 50 pahlawan kebebasan pers dunia versi International Press Institute pada 2000.

Tulisan politiknya pernah membuat dia dipenjara di masa lalu. Pada 1993, dia dijatuhi hukuman enam tahun penjara, juga atas tuntutan membocorkan “rahasia negara”.

Gao ditampilkan di China Central Television milik pemerintah pada Kamis, memperlihatkan dia dikawal saat berjalan di koridor dan diinterogasi dua petugas polisi berseragam.

“Saya yakin apa yang saya lakukan telah menyentuh masalah hukum dan membahayakan kepentingan negara,” kata Gao, yang wajahnya diburamkan dalam siaran tersebut.

“Apa yang saya lakukan adalah sebuah kesalahan besar. Saya sungguh-sungguh sudah mendapat pelajaran dari pengalaman ini dan mengakui rasa bersalah saya,” katanya.

Menurut kantor berita resmi Xinhua, Gao ditahan pada 24 April atas dugaan mengirimkan sebuah salinan dokumen “sangat rahasia” ke sebuah situs luar negeri pada Juni lalu.

Polisi menyita “bukti penting” dari rumahnya, dan Gao “mengungkapkan rasa bersalah yang dalam mengenai apa yang dia lakukan,” kata Xinhua, menambahkan bahwa dia bersedia menerima hukuman dari undang-undang.

Xinhua tidak menyebutkan nama dokumen yang diduga dibocorkan Gao.

Namun, Gao sebelumnya pernah menulis di “Dokumen No 9”, sebuah komunike internal Partai Komunis yang menggalang pemberantasan keras terhadap pihak yang berbeda paham dan memperingatkan “bahaya” seperti demokrasi multipartai dan nilai-nilai universal. (AFP/Ant)

Editor : Sotyati