Boston Consulting Group: Jokowi Harus Bikin Lompatan Ekonomi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pemerintah dituntut membuat inovasi ekonomi, tidak hanya itu tetapi di pemerintahan presiden yang baru dan belum genap satu tahun –Presiden Joko Widodo dan wakilnya Jusuf Kalla – harus ada lompatan besar yakni lompatan dari ekonomi yang kini sangat bergantung pada komoditas dan manufaktur berupah rendah ke ekonomi yang didorong oleh inovasi yang menghasilkan produk berdaya saing tinggi  di berbagai bidang. 

“Sangat penting bahwa Indonesia meningkatkan kapasitas untuk inovasi.  Saya ingin fokus dua area ini yang perbaikannya akan memiliki dampak yang sangat kuat pada kemampuan inovasi di Indonesia: bakat dan usaha kecil dan menengah (UKM),” kata Hans Paul Burkner, Chairman  The Boston Consulting Group pada sesi Anchoring Trust in East Asia’s New Regionalism yang merupakan salah satu bagian dari World Economic Forum on East Asia (WEFEA) 2015, di Hotel Shangri La, Jakarta, Senin (20/4).

Burkner beralasan Indonesia masih bisa  optimistis, karena ketika pasar komoditas dan keuangan global bergejolak, PDB (Produk Domestik Bruto)  RI masih bisa tumbuh rata-rata 5 sampai 6 persen persen selama satu dekade terakhir.

Burkner melihat alasan lainnya yakni, jumlah penduduk yang berpenghasilan menengah dan rumah tangga kaya Indonesia diproyeksikan meningkat dua kali lipat dibanding pada 2012.

“Kemungkinan peningkatan penduduk berpenghasilan menengah akan mencapai  angka 140 juta pada dekade berikutnya. Hal ini akan mendorong optimisme masyarakat yang  didukung oleh pemerintah reformis baru yang bersumpah untuk meningkatkan belanja infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan dan berusaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tahunan hingga tujuh persen,” Brukner menambahkan.

Dia mengatakan bahwa untuk memperoleh kualitas tenaga kerja yang baik sebagai salah satu syarat terciptanya sistem ekonomi berbasis inovasi, Indonesia harus membuat pendidikan tinggi lebih mudah diakses secara finansial untuk siswa kurang mampu secara ekonomi.

“Pemerintah Jokowi (Presiden Joko Widodo) harus memiliki faktor penarik para mahasiswa atau pekerja migran di luar negeri untuk kembali ke Indonesia, dan memaksimalkan UKM (Usaha Kecil Menengah),” kata Brukner. Langkah itu, menurut dia, lebih baik daripada memborong pekerja asing.

Beberapa persyaratan penting, menurut Brukner, dalam kaitannya dengan ekonomi berbasis inovasi yakni pemerintah memperhatikan dan mencermati berbagai sektor pendorong di UKM, karena  penting bagi Indonesia untuk berkembang di ASEAN yang terintegrasi.

“Pemerintah jangan melupakan hambatan yang ada di masyarakat awam yang hendak melakukan  kegiatan UKM. Seperti hambatan perizinan, dan birokrasi,” kata Brukner.

Pemerintah telah mulai mengatasi hambatan birokrasi yang menghambat UKM. Hal ini telah disederhanakan persyaratan perizinan lokal.

“Tetapi saya rasa saat langkah-langkah tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan. Akses yang lebih baik terhadap modal juga penting,” kata Brukner.

Editor : Eben Ezer Siadari