BPS Akui Kenaikan Gaji PNS Picu Ketimpangan Pendapatan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suryamin, mengakui salah satu penyebab ketimpangan pendapatan di Indonesia adalah karena kenaikan pendapatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan meningkatnya tunjangan kinerja PNS.  

Hal ini dia katakan menjawab pertanyaan satuharapan.com, Rabu (20/4). Menurut dia, kenaikan gaji PNS merupakan satu di antara sejumlah faktor yang membuat indeks gini Indonesia masih tinggi.

“Beberapa penyebabnya antara lain naiknya upah buruh tani dan upah buruh bangunan dari Maret 2015 ke September 2015. Meningkatnya pendapatan masyarakat golongan 40 persen berpenghasilan terendah karena adanya bantuan sosial berupa raskin (beras miskin) yang sekarang rastra (beras sejahtera), pendidikan, kesehatan, PHK, juga kenaikan pendapatan PNS dengan adanya gaji ke-2,  juga dengan meningkatnya tunjangan kinerja PNS,” kata Suryamin.

“Disamping itu adanya pembangunan infrastruktur oleh pemerintah yang meningkatkan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja golongan 40 persen terbawah, meningkatnya pekerja dan usaha mikro kecil (UKM) di kota karena migrasi dan lain sebagainya,” dia menambahkan.

Pada hari Senin (18/4), BPS mengumumkan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh indeks gini atau gini ratio sebesar 0,40 persen pada September 2015. Angka ini menurun sebesar 0,01 poin dibandingkan dengan gini ratio Maret 2015 sebesar 0,41 persen.

Menurut BPS, indeks gini 0,0 menunjukkan pemerataan sempurna. Sedangkan indeks gini 1,0 menunjukkan ketimpangan sempurna. Ada pun indeks gini 0,3-0,5 dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang. Sementara lebih dari 0,5 merupakan ketimpangan tinggi.

“Gini ratio adalah indikator untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan. Gini ratio mempunyai nilai antara 0-1. 0 menunjukkan pemerataan sempurna dan 1 menunjukan ketimpangan sempurna,” katanya.

Suryamin mengatakan,  gini ratio kurang dari 0,30 artinya ketimpangan rendah, sedangkan indeks gini  0,3-0,5 menunjukkan ketimpangan sedang. Ada pun indeks gini lebih dari 0,50 menunjukkan ketimpangan tinggi.

"Jadi gini ratio nasional 0,40 menunjukkan ketimpangan sedang yang mengarah ke ketimpangan kecil,” kata dia.

Ketika ditanya apakah alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat mengatasi ketimpangan, Suryamin mengatakan alokasi APBN yang ditujukan untuk membangun infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi seperti usaha mikro, kecil dan menengah (UKM) justru akan meningkatkan pendapatan masyarakat kelas 40 (persen) terendah.

"Pada akhirnya akan menurunkan gini ratio atau menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan di masyarakat,” lanjut dia.

Menurut dia, masih banyak peluang yang dapat memperbaiki indeks gini. Di antaranya adalah terus melanjutkan upaya yang sudah ada secara tepat sasaran. Ia menyebut juga program-program pemerintah lainnya, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang  apabila diarahkan untuk memajukan UMKM akan memperkecil gini ratio.

Editor : Eben E. Siadari