Brigade Hizbullah Irak Ikut Gencatan Senjata dengan Israel

BEIRUT, SATUHARAPAN.COM-Brigade Hizbullah Irak, kelompok terpisah dari Hizbullah Lebanon, mengumumkan bahwa mereka telah bergabung dalam gencatan senjata antara Hamas dan Israel, dan akan menghentikan serangan terhadap Israel hingga akhir periode gencatan senjata.

Brigade Hizbullah, sebuah kelompok paramiliter Syiah yang dikendalikan langsung oleh Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran, adalah salah satu dari beberapa kelompok Syiah Irak yang hadir di barat daya Suriah dan Lebanon selatan yang dilaporkan melakukan serangan terhadap Israel setelah 7 Oktober, bersama Hamas dan Hizbullah Lebanon. Negara ini sebelumnya telah mengumumkan bahwa mereka akan mematuhi gencatan senjata.

Dalam pernyataan mereka, Brigade Hizbullah Irak lebih lanjut mengumumkan “pengurangan laju eskalasi” serangan terhadap pasukan Amerika Serikat di Irak dan Suriah. Setidaknya serangkaian 73 serangan telah dilakukan oleh Iran dan kelompok paramiliter yang didukung Iran terhadap pangkalan AS dan koalisi di Irak dan Suriah sejak 17 Oktober, menurut CNN.

Brigade Hizbullah dituduh berada di balik penculikan peneliti Israel-Rusia, Elizabeth Tsurkov, pada bulan Maret di Bagdad. Sebuah pernyataan video oleh Tsurkov dirilis pada 13 November, di mana peneliti tersebut, yang tampaknya berada di bawah tekanan, menuntut diakhirinya operasi Israel di Gaza dan meningkatkan tekanan untuk pembebasannya.

Fatah Sebut Serangan Hamas dalam Kontek Perang Defensif

Sementara itu, Jibril Rajoub, sekretaris jenderal Komite Sentral Fatah, membenarkan pembantaian yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober sebagai tindakan “dalam konteks perang defensif yang dilancarkan rakyat kami.”

Dalam pidato yang disampaikannya dalam pertemuan dengan wartawan di Kuwait, Rajoub juga mengatakan bahwa Israel bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa 7 Oktober, karena “agresinya terhadap seluruh tanah Palestina.”

Dia juga mengatakan bahwa serangan Hamas “menggagalkan tujuan hak Israel untuk mengintegrasikan Israel ke wilayah tersebut tanpa menyelesaikan masalah Palestina, berdasarkan prinsip perdamaian dengan imbalan perdamaian,” merujuk pada Perjanjian Abraham yang ditandatangani Israel dalam beberapa tahun terakhir  anatar Israel dan beberapa negara Arab, dan pembicaraan yang sedang berlangsung untuk menormalisasi hubungan dengan negara-negara Timur Tengah lainnya, termasuk Arab Saudi.

Rajoub, yang juga ketua Asosiasi Sepak Bola Palestina, menambahkan dalam pidatonya bahwa “Hamas adalah bagian dari struktur politik dan sosial kami serta perjuangan kami, dan keterlibatan mereka adalah penting,” namun ia menegaskan kembali bahwa satu-satunya perwakilan sah rakyat Palestina adalah Otoritas Palestina (PA).

Pejabat PA sejauh ini menolak untuk mengutuk pembantaian Hamas pada 7 Oktober, yang menewaskan lebih dari 1.200 warga Israel dan sekitar 240 orang diculik di Gaza. Kementerian Luar Negeri Palestina bahkan mengklaim pada tanggal 19 November bahwa Israel memalsukan bukti pembunuhan Hamas pada tanggal 7 Oktober untuk membenarkan serangannya terhadap Gaza, sebuah pernyataan yang kemudian dicabut setelah Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menggambarkannya sebagai “tidak masuk akal.”

Presiden PA, Mahmoud Abbas, telah berulang kali mengindikasikan bahwa PA bersedia mengambil kendali atas Jalur Gaza setelah Hamas digulingkan dari kekuasaan di sana, dengan syarat pembentukan negara Palestina di sepanjang perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, juga mengatakan bahwa PA yang “direvitalisasi” harus memerintah Jalur Gaza setelah perang, sesuatu yang telah berulang kali ditolak oleh Israel, merujuk pada penolakannya untuk mengutuk serangan gencar pada tanggal 7 Oktober. (ToI)

Editor : Sabar Subekti