Buruh Migran Harus Berani Tuntut Hak ke Pemerintah

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Perwakilan Buruh Migran di Sidang PBB ke 71, Eni Lestari mengatakan perjuangan buruh migran Indonesia sudah saatnya menyampaikan hak-hak kepada Pemerintah dan DPR/MPR.

"Kami sudah saatnya bertemu langsung kepada DPR/MPR dan pemerintah untuk menyampaikan apa yang menjadi hak-hak kami karena merekalah yang membuat regulasi," kata dia dalam diskusi publik dengan tema "Menakar Hasil KTT PBB 71 dan Menguatkan Keadilan dan Perlindungan Sejati bagi  BMI," di Grha Oikoumene, Jakarta pada hari Rabu (28/9).

Menurut dia, buruh migran saat ini tidak membutuhkan survei kondisi TKI yang dilakukan oleh DPR yang menghabiskan dana banyak untuk berkunjung ke luar negeri karena saat ini organisasi buruh migran sudah ada di Provinsi NTT sampai Amerika Serikat.

"Jangan menghabiskan waktu untuk mendanai 10 sampai 15 orang DPR/MPR atas nama survei kondisi TKI kami tidak perlu disurvei kami tahu apa yang menjadi problem kami, kami bisa menganalisa dan kami tahu apa solusinya. Silakan DPR/MPR, Istana untuk menanyakan apa problem buruh migran. Tanpa itu (problem) dijawab tidak ada gunanya," kata dia.

Kemudian, dia mengatakan negara harus berkewajiban mengurus aspek pelindungan terhadap buruh migran mulai dari pemberangkatan, penempatan sampai dengan pemulangan.

"Saat ini negara harus menjelaskan dengan benar kepada masyarakat mengenai lowongan kerja, hak buruh migran dan buruh migran harus tahu kemana bisa mencari pertolongan dalam basis 5w+1h," kata dia. 

Selain itu, kata dia, buruh migran Indonesia tidak menolak PJTKI tetapi jangan pernah mereka membuat PJTKI menjadi dewa karena mereka lebih mementingkan uang.

"Pemerintah harus menempatkan PJTKI kembali ke dalam fungsi sebagai penyalur dan pencari kerja atur beberapa komisi diambil dan diregulasi internasional hanya bisa diambil komisinya satu bulan gaji," kata dia.

Editor : Diah Anggraeni Retnaningrum