Cagub dan Cawagub Papua Barat Belum Ada yang Bicara HAM

MANOKWARI, SATUHARAPAN.COM - Kendati pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi salah satu masalah yang sering diangkat ke permukaan di Papua dan Papua Barat, Calon Gubernur (cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) tampaknya belum ada yang tertarik untuk membicarakannya.

Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy, mengatakan hingga hari ini belum tampak satu pun  dari tiga pasangan Cagub dan Cawagub yang jelas dan nyata mengangkat dan menyentuh topik yang berhubungan dengan perlindungan (proteksi) dan pemajuan (promosi) HAM  di Tanah Papua, khususnya di wilayah Provinsi Papua Barat.

Menurut Anggota Steering Commitee Forum Kerjasama (Foker) LSM se-Tanah Papua ini, fakta ini tidak sejalan dengan situasi dan kondisi HAM di wilayah Provinsi Papua Barat secara khusus dan Tanah Papua secara umum yang sangat buruk sepanjang 10 tahun terakhir ini.

"Padahal situasi dan kondisi HAM tersebut telah menjadi fakta dan terdapat adanya data riil serta berbagai langkah progresif telah dilakukan oleh berbagai institusi yang berkompeten," kata Yan kepada satuharapan.com lewat surat elektronik, hari ini (17/11).

Ia menilai, fakta tentang banyaknya pelanggaran HAM di Papua Barat sama sekali tidak bisa dan atau tidak mampu ditangkap nuansanya oleh para cagub dan cawagub di Provinsi Papua Barat saat ini.

Jika hal ini terus berlanjut, kata peraih penghargaan internasional di Bidang HAM John Humphrey Freedom Award ini, masyarakat di Provinsi Papua Barat akan sulit mendapatkan pasangan Cagub dan Cawagub yang mampu memberikan perhatian serius pada upaya perlindungan dan pemajuan HAM di daerah ini.

Padahal, Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan khususnya Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2008, telah memberikan tekanan pada pentingnya peran pemerintah daerah provinsi di Tanah dalam memberikan perhatian melalui perumusan kebijakan perencanaan pembangunan yang bernuansa HAM di daerah ini.

"LP3BH memandang bahwa ketidakpekaan para Cagub-Cawagub Provinsi Papua Barat terhadap isu-isu HAM, khususnya yang terkait dengan situasi dan kondisi pelanggaran HAM di Tanah Papua, dan khususnya di daerah ini sangat memprihatinkan," kata dia.