Catatan 2016: Pemerintahan Yang Tumbang dan Bertahan

SATUHARAPAN.COM - Tahun 2016 ini ditandai perubahan-perubahan besar di sejumlah pemerintahan negara-negara di dunia, antara lain adalah turunnya sejumlah kepala pemerintahan, dan skandal keuangan yang mendorong desakan untuk mundur. Di sisi lain ada situasi yang berkembang mempengaruhi secara nasional, regional atau dunia.

Konflik bersenjata di sejumlah negara sebagai buntut dari Revolusi Musim Semi Arab (Arab Spring), terutama di Timur Tengah dan Afrika Utara, telah mempengeruhi hingga tingkat global secara politik dan ekonomi.  Konflik bersenjata dan kemerosotan ekonomi, termasuk akibat lanjutan berupa turunnya harga minyak, mendorong arus pengungsi yang besar-besaran ke Eropa dan Amerika, dan  menyebabkan banyak negara meninjau kebijakan bidang keamanan.

Berkembangnya aksi terorisme mematikan yang mengikuti alur arus pengungsi di berbagai negara, makin menguatkan perubahan kebijakan di bidang keamanan di berbagai negara. Hal ini terlihat sekali dengan terpilihnya Donald Trump dalam pemilihan presiden Amerika Serikat yang dinilai sebagai hasil yang mengejutkan.

Sebelumnya, kemenangan kelompok yang menghendaki Inggris keluar dari Uni Eropa (Brexit) juga dilihat sebagai hasil yang mengagetkan, pada Juni lalu. Dan kosekuensi dari itu, Perdana Menteri Inggris, David Cameron, yang berusaha menjaga Inggris tetap di Uni Eropa harus mengakui kekalahan. Dia termasuk dalam deretan penguasa yang mengundurkan diri tahun ini.

David Cameron, juga sempat disorot terkait nama orangtuanya ada dalam daftar Panama Paper dan kemungkinan terkait skandal penggelapan pajak dalam investai yang berbasis di Panama. Dan skandal ini secara nyata telah menyebabkan Perdana Menteri Islandia, David Sigmundur Gunnlaugsson, menjadi sasaran demonstrasi rakyatnya akibat namanya tercantum dalam Dokumen Panama, atau Panama Paper. Dan dia memutuskan mengundurkan diri.

Kepala pemerintahan lain yang mengundurkan diri adalah John Key dari Selandia Baru, pada awal Desember ini. Namun keputusan itu disebutkan lebih sebagai keperluan untuk menyegarkan kepemimpinan di negara belahan selatan itu. Dan memang masih menjadi pertanyaan bahwa penyegaran kepemimpinan itu kemungkinan diperlukan karena potensi perubahan geopolitik yang besar di tahun ini.

Menghadapi Impeachment

Penguasa lain yang tumbang popularitasnya dalam tahun 2016 ini adalah Presiden Brasil, Dilma Rousseff. Dia dalam tahun ini sibuk menghadapi skandal keuangan yang mendorong sekitar 60 persen anggota parlemen Brasil menyetujui impeachment terhadap dia. Bahkan skandal ini meningkat di tengah-tengah negara itu harus menjadi tuan rumah Olimpiade 2016.

Situasi yang mirip tengah dihadapi oleh Presiden Korea Selatan, Park Geun-hye. Dia juga menghadapi skandal keuangan yang melibatkan teman dekatnya yang meminta sumbangan dari perusahaan-perusahaan besar. Akhirnya, pada awal Desember ini, 234 dari 300 anggota parlemen menyetujui untuk memecat dia.

Jabatannya sekarang dipegang sementara oleh Perdana Menteri, Hwang Kyo-ahn, sampai Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan apakan dia akan dipecat secara permanen, atau, jika disebutkan tidak bersalah, akan dikembalikan pada posisisnya. Namun tampaknya akan sangat berat untuk Park bisa meraih kembali jabatan itu.

Desember ini juga diwarnai oleh mundurnya Perdana Menteri Italia, Matteo Renzi. Dia pada hari Rabu (7/12) menyatakan resmi mengundurkan diri dari jabatannya setelah anggaran 2017 negara itu disahkan oleh Senat. Renzi menyampaikan permohonan untuk mundur kepada Presiden Italia, Sergio Mattarella, setelah mengalami kekalahan pada jajak pendapat tentang reformasi undang-undang yang didukung kabinet pada hari Minggu sebelumnya. 

Bertahan dari Skandal Keuangan

Sementara itu,sejumlah penguasa masih bertahan meskipun mendapatkan tekanan kuat dari rakyat untuk mengundurkan diri, seperti Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. Pemerintahannya menghadapi kecaman keras dalam beberapa tahun terakhir, karena kemerosotan ekonomi.  Dana Moneter Internasional (IMF) pernah menyebutkan inflasi di negara itu mencapai 500 persen dan diprediksi tahun depan mencapai  1.600 persen.

Kepala pemerintahan yang dilanda skandal keuangan dan terus memicu aksi protes rakyat adalah Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak. Dia diduga terlibat skandal penyelewangan keuangan hingga miliaran dolar AS.  Kemarahan ini juga terlihat dari reaksi mantan PM Malaysia, Mahatir Muhammad, yang menyatakan akan mendukung untuk kampanye menjatuhkan Razak. Namun sejauh ini dia masih bertahan dengan kekuasaannya.

Kepala negara yang bertahan di tengah badai skandal keuangan adalah Presiden Afrika Selata, Jacob  Zuma. Dalam beberapa tahun terakhir presiden ketiga kulit hitam Afsel ini disorot dalam kasus korupsi, bahkan telah mengundang kecaman dari tokoh rekonsiliasi negara itu dan penenang Nobel Perdamaian, Desmond Tutut.

Namun partainya, Kongres Nasional Afrika (ANC) tetap mendukung Zuma untuk tetap menjabat sebagai presiden. Upaya untuk mengadili dia tampaknya berhadapan dengan kekuatan yang mendukung Zuma, bahkan kemungkinan merupakan bagian dari jaringan ANC yang menikmati  korupsi  tersebut.

Namun demikian, ANC yang sejak revolusi mengakhiri apartheid pada dekade 1980-an mampu menguasai hampir seluruh pemerintahan daerah, tahun ini harus menerima kemerosotan dalam pemilihan di tingkat kota. Jacob Zuma, mungkin masih bertahan di kekuasaannya, namun popularitas partainya diprediksi akan terus merosot.

Fenomena Al Assad

Di antara kepala negara yang terus bertahan dalam serangan yang besar adalah Presiden Suriah, Bashar Al-Assad. Dia telah berperang selama enam tahun lebih melawan pemberontakan dari rakyatnya sendiri yang didukung sejumlah negara, dan kelompok teroris yang berkembang di negara itu dan tetangganya.

Perang saudara di Suriah meletus setelah reaksi keras terhadap aksi demonstrasi pada Maret 2011, dan kemudian pemberontakan muncul dengan dukungan banyak negara. Sementara Suriah didukung oleh Rusia dan Iran. Namun pada penghujung tahun 2016 ini, pasukan pemerintah Suriah justru makin menguasai lebih banyak wilayah yang sebelumnya dikuasai pemberontak, terutama di kota Aleppo. Kota ini menjadi medan pertempuran berdarah dan kemungkinan sangat menentukan. Ini adalahkota kedua terbesar di Suriah dan sebelum perang merupakan kekuatan ekonomi negara itu.

Suriah merupakan fenomena di mana negara itu dilanda Revolusi Musim Semi Arab, namun penguasanya terus bertahan, bahkan dalam perkembangan terakhir menunjukkan makin kuat ketimbang kelompok pemberontak. Tetapi Suriah akan tercatat dalam tragedi terbesar pada abad ini yang baru berjalan dua dekade.

Sedangkan Yaman, yang dalam revolusi mampu menumbangkan kekuasaan Abdullah Saleh, sampai sekarang harus menghadapi pemberontakan kelompok Syiah Houthi. Presiden yang menggantikannya, Abd Rabbuh Mansour Hadi, bahkan harus berada di pengasingan (Arab Saudi) akibat ibu kota Sanaa diduduki pemberontak. Namun tanda-tanda pada penyelesaian politik negara itu masih kabur.

Yang Dirundung Konflik  

Gejolak tampaknya akan terus muncul  dan berkembang di negara di mana pemerintahannya dilanda skandal korupsi. Sementara di mana negara-negara yang belum mampu membangun demokrasi sebagai jalan penyelesaian politik, masih harus menghadapi gejolak dan kekerasan yang bisa meletus kembali. Ini terutama dihadapi negara yang dilanda Arab Spring, seperti Libya, Mesir, dan Tunisia, serta negara Afrika yang sudah lama dilanda konflik sektarian, dan diperparah oleh masalah ekonomi dan pengangguran.

Negara-negara yang masih dilanda konflik, semantara bangunan demokrasi juga belum kokoh akan terus dilanda keguncangan, seperti Irak, dan Afganistan. Dan menjadi kasus yang tersendiri adalah Turki yang disorot mengalami kemerosotan demokrasi pasca kudeta gagal pada 15 Juli. Hal ini juga yang membuat proses integrasi Turki ke Uni Eropa ‘’dibekukan.’’

Di Asia, gejolak mungkin masih akan terjadi di Filipine, terkait sikap presiden baru negara itu, Rodrigo Duterte yang menjauh dari AS dan mendekat ke Tiongkok, serta tindakan keras pada kriminal. Filipine dan Thailand juga menghadapi kelompok pemberontakan dari komunitas Muslim.  Sedangkan Myanmar masih menghadapi gejolak terkait dengan masalah status kelompok etnis Rohingya.

Bagi Indonesia, tahun ini diwarnai meningkatnya gesekan sektarian yang muncul dari kasus dugaan penistaan agama terhadap Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Aksi demonstrasi telah dituding sebagai trial by mob, dan disebutkan disusupi oleh kelompok yang merencanakan makar terhadap pemerintahan Joko Widodo.

Editor : Sabar Subekti