Loading...
DUNIA
Penulis: Sabar Subekti 16:33 WIB | Kamis, 16 Maret 2023

Cegah Bentrokan, Pakistan Tunda Penangkapan Manan PM Imran Khan

Mantan Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan. (Foto: dok. AFP)

ISLAMABAD, SATUHARAPAN.COM-Pengadilan tinggi Pakistan memerintahkan polisi pada hari Kamis (16/3) untuk menunda operasi untuk menangkap Imran Khan untuk satu hari lagi, meredakan gelombang kekerasan yang membuat para pendukung mantan perdana menteri itu bertempur dengan pasukan keamanan.

Ajudan Khan, Fawad Chaudhry, mengatakan pengadilan tinggi Lahore telah memperpanjang perintah untuk menghentikan operasi polisi hingga hari Jumat. Menteri Penerangan Negara, Amir Mir, membenarkan perintah pengadilan tersebut.

Pada hari Selasa dan Rabu, puluhan pendukung Khan, bersenjatakan tongkat dan ketapel, membarikade rumahnya untuk mencegah pasukan keamanan menangkapnya karena tidak hadir di pengadilan atas kasus di mana dia dituduh menjual secara illegal hadiah negara yang diberikan kepadanya saat dia menjadi perdana menteri. Khan membantah tuduhan itu.

Upaya perintah pengadilan untuk menangkap Khan, yang dimulai pada hari Selasa, memicu bentrokan antara pendukungnya dan pasukan keamanan di lingkungannya di Lahore, menimbulkan kekhawatiran tentang stabilitas politik Pakistan yang bersenjata nuklir karena menghadapi krisis ekonomi.

Kekerasan, di mana pengunjuk rasa membakar kendaraan polisi, sebuah truk meriam air dan puluhan mobil dan sepeda motor dan melemparkan bom bensin ke pasukan keamanan yang menembakkan gas air mata dan peluru karet, mereda setelah pengadilan tinggi menghentikan operasi polisi pada hari Rabu.

Pengadilan rendah di Islamabad telah mengeluarkan surat perintah terhadap mantan pemain kriket internasional Khan karena menentang perintah untuk hadir di pengadilan atas tuduhan bahwa dia secara tidak sah menjual hadiah negara yang diberikan kepadanya oleh pejabat asing ketika dia menjadi perdana menteri dari 2018 hingga 2022.

Khan membantah tuduhan itu. Komisi Pemilihan Nasional memutuskan dia bersalah dan melarang Khan memegang jabatan publik untuk satu masa jabatan parlemen.

Proses hukum terhadap Khan dimulai setelah dia digulingkan dari jabatannya dalam pemungutan suara parlemen awal tahun lalu. Sejak itu, dia menuntut pemilihan cepat dan mengadakan unjuk rasa nasional, dan ditembak dan terluka di salah satu unjuk rasa ini.

Perdana Menteri saat ini, Shehbaz Sharif, telah menolak tuntutan Khan, dengan mengatakan pemilihan akan diadakan sesuai jadwal akhir tahun ini. (Reuters)

Editor : Sabar Subekti


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home