Cegah Radikalisasi, Tajikistan Wajibkan Cukur Jenggot dan Lepas Jilbab

TAJKISTAN, SATUHARAPAN.COM - Untuk mencegah radikalisasi Islam, pemerintah Tajikistan, sebuah negara di Asia tengah, mencukur jenggot hampir 13.000 orang di negara itu. Mereka juga menutup sekitar 160 toko yang menjual busana Islam tradisional dan meminta lebih dari 1.700 perempuan untuk tidak lagi mengenakan hijab.

Menurut layanan Radio Free Europe di Tajik, langkah-langkah kebijakan itu dilaksanakan di wilayah barat daya  Khatlon, yang berbatasan dengan Afghanistan. Kepala polisi wilayah itu mengatakan ada 12.818 orang pria yang jenggotnya terlalu panjang dan berantakan sepanjang 2015 yang ditertibkan.

Rezim sekular Presiden Emomali Rahmon dikenal memiliki garis keras untuk menentang Islam politik. Dari tahun 1992 hingga 1997, Tajikistan mengalami perang saudara sengit antara pasukan pemerintah yang setia kepada Rakhmon dan oposisi Islamis. Diperkirakan 50.000 sampai 100.000 orang tewas

The Washington Post, mengutip data Departemen Luar Negeri AS,  memperkirakan  lebih dari 90 persen penduduk negara ini Muslim. Rakhmon, pemimpin sekular berlatar belakang Sunni, telah berkuasa sejak 1992. pemerintahan otoriternya telah berulang kali menyatakan keprihatinan atas kebangkitan Islam, dan menghubungkannya ke ekstremisme.

Di bawah Rakhmon, pemerintah Tajikistan telah memberlakukan sejumlah kebijakan restriktif terkait dengan Islam: beberapa tahun yang lalu, negara ini menjadi berita utama karena berusaha untuk melarang anak-anak di bawah usia 18 ke masjid dan menangkapk pria yang berjenggot.

Sejak tahun 2005, pemerintah menerbitkan aturan tentang tata cara pemakaian jilbab di lembaga pendidikan umum, meskipun larangan itu tidak selalu ditegakkan.

WorldVies bahkan mencatat, pada bulan April tahun lalu Rakhmon mengaitkan pemakaian jilbab dengan prostitusi dalam pidato televisi.

"Kampanye ini telah sukses. Sebanyak 89 pekerja seks komersial (PSK) yang mengenakan hijab juga telah ditahan sepanjang 2015,’’ kata Kepala Polisi Provinsi Khatlon Bahrom Sharifzoda.

Radio Free Europe juga menyebutkan bahwa saat ini pegawai pemerintah memiliki tugas tambahan baru. Mereka mengatur kehidupan sehari-hari penduduk Tajikistan sehingga sesuai dengan nilai-nilai budaya tradisional Tajik.

Pada bulan September, Mahkamah Agung negara itu melarang satu-satunya partai politik Islam yang terdaftar yang diakui secara resmi.

Pada bulan Desember, Rakhmon melanggengkan kekuasaan lebih lanjut setelah parlemen memberikan keluarganya kekebalan seumur hidup terhadap penuntutan dan menobatkan dia sebagai "pendiri perdamaian dan persatuan nasional Tajikistan."

Dengan penduduk 7 juta, negara, negara miskin ini masih tetap menghadapi masalah radikalisasi. Ratusan warga Tajik saat ini bergabung dengan ISIS di Irak dan Suriah.