CITA: UU Tax Amnesty Digugat di MK, Pemerintah Harus Siap

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM -  Pemerintah diharap dapat merespon dengan baik dan menjamin suasana kondusif keberatan-keberatan terhadap diberlakukannya UU Pengampunan Pajak. Hal ini terkait dengan kabar bahwa ada sebagian warga negara dan institusi yang akan mengajukan uji materi terhadap UU Pengampunan Pajak ke Mahkamah Konstitusi.

"Dalam negara demokrasi yang menjunjung tinggi perbedaan dan perlindungan hak warga negara, permohonan uji materi adalah hal biasa dan konstitusional. Upaya pihak-pihak tersebut harus dihormati dan dilindungi." kata Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo dalam siaran pers yang diterima satuharapan.com hari ini (1/7)

"Diharapkan Pemerintah dapat merespon dengan baik dan menjamin suasana kondusif. Pemerintah juga harus membuka ruang diskursus publik seluas-luasnya sehingga tercapai pemahaman yang lebih baik." kata dia.

Dalam bagian lain keterangannya, CITA mengapresiasi dukungan DPR terhadap rencana Pemerintah menerapkan program Pengampunan Pajak. Dukungan itu diharapkan berlanjut pada penuntasan reformasi perpajakan menyeluruh, termasuk revisi UU Perpajakan, UU Perbankan, perluasan akses Fiskus ke data keuangan dan perbankan, transformasi kelembagaan, perlindungan hak wajib pajak, dan sistem perpajakan yang mudah, adil, dan berkepastian hukum.

Dikatakan, selain diliputi optimisme, harus dicatat bahwa UU Pengampunan Pajak menghadapi tantangan yang tidak mudah. Berbagai tudingan diarahkan pada program ini. Mulai dari anggapan bahwa program ini hanya akan menguntungkan segelintir orang atau kelompok tertentu, kompromi dengan pengemplang pajak, pertanda lembeknya Pemerintah terhadap penghindar pajak, hingga prediksi bahwa partisipan maupun hasil yang tidak akan optimal.

"Hanya ada satu hal yang dapat dilakukan, yakni menjawab skeptisisme itu dengan kerja keras dan koordinasi yang baik sehingga program ini berhasil sesuai harapan," kata dia.

Editor : Eben E. Siadari