Delegasi Pemerintah Suriah Tuduh Oposisi Tak Siap Berunding

JENEWA, SATUHARAPAN.COM – Delegasi pemerintah Suriah pada perundingan damai yang ditengahi PBB dan Liga Arab mengancam akan meninggalkan meja perundingan, karena pihak oposisi dinilai tidak serius dan tidak siap.

Peringatan itu disampaikan pada hari Jumat oleh ketua delegasi Suriah, Walid Al-Muallem, sebagaimana disebutkan oleh televisi negara Suriah.

Ketua delegasi yang juga Menteri Luar Negeri, Walid Muallem, "telah mengatakan kepada ( utusan gabungan PBB - Liga Arab untuk Suriah, Lakhdar ) Brahimi bahwa sesi serius gagal berlangsung besok (Sabtu ini), maka delegasi Suriah resmi akan meninggalkan Jenewa," kata dia pada saluran televisi tersebut.

Muallem mengatakan kepada Brahimi bahwa "delegasi (pemerintah) Suriah serius dan siap untuk memulai (perundingan), tapi sisi yang lain tidak."

Dengan Syarat

Di Jenewa, sebuah sumber yang dekat dengan delegasi rezim Bashar Al-Assad kepada AFP mengatakan dalam kondisi anonimitas bahwa peringatan itu "bukan ancaman. Ini adalah undangan untuk Brahimi untuk menekan oposisi untuk menunjukkan sikap lebih serius."

Sejauh ini, PBB telah gagal untuk meyakinkan kedua belah pihak untuk duduk di ruang yang sama pada konferensi tersebut, yang dimulai hari Rabu (22/1). Perundingan bertujuan untuk mengakhiri perang saudara yang telah berlangsung tiga tahun yang telah merenggut 130.000 nyawa.

Pada Jumat (24/1)pagi, Brahimi bertemu Muallem dan anggota delegasi lainnya dan diatur untuk bertemu dengan Koalisi Oposisi pada  pukul 16:00  (waktu Jenewa), kata seorang juru bicara PBB.

Wakil Menteri Luar Negeri Suriah, Faisal Muqdad, kepada wartawan  mengatakan bahwa oposisi yang menghalangi pembicaraan. "Masalahnya adalah bahwa orang-orang ini tidak ingin berdamai, mereka datang ke sini dengan syarat (prakondisi)," kata dia kepada wartawan.

"Tentu saja kami siap untuk duduk di ruangan yang sama. Bukankah itu sebabnya kita datang ke sini?" kata dia.

Pelaksanaan Jenewa I

Nazir Al-Hakim, anggota delegasi oposisi, kepada AFP mengatakan bahwa pihaknya hanya bersedia berunding atas dasar kesepakatan yang dicapai pada konferensi Jenewa I tahun 2012  yang menyerukan pembentukan sebuah pemerintahan transisi.

"Kami setuju untuk bernegosiasi tentang pelaksanaan Jenewa I. Rezim tidak menerima itu," kata dia. "Kami akan berada di ruangan yang sama ketika ada agenda yang jelas untuk negosiasi. Kita perlu jaminan bahwa Jenewa I akan dibahas," kata Hakim.

Rezim menolak anggapan oposisi bahwa perjanjian Jenewa I memerlukan Presiden Bashar Al-Assad untuk mundur.

Pemberontakan Suriah dimulai pada Maret 2011 dengan protes damai terhadap empat dekade pemerintahan keluarga Assad, tetapi meningkat menjadi perang saudara besar-besaran setelah rezim menanggapi dengan penumpasan brutal. (AFP)