Demo Transportasi, DPR Nilai Kedua Kementerian Tak Sinkron

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Agus Hermanto mengatakan Presiden Joko Widodo harus turun tangan memberikan arahan kebijakan kepada dua kementerian terkait demonstrasi sopir taksi pada hari Selasa (22/3) kemarin.

Agus berpendapat ribuan sopir angkutan umum baik taksi, angkutan kota, dan bajaj yang beroperasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat itu, wujud ketidaksinkronan antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kominfo.

"Ya, demo kemarin itu wujud ketidaksinkronan antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kominfo, sehingga sesuai dengan janji Pak Jokowi yang ada dalam Nawacita, pemerintah harus hadir, sehingga kami mengimbau Pak Jokowi harus hadir untuk memberikan arahan kebijakan kepada kedua kementerian itu," kata Agus di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, hari Rabu (23/3).

Agus menilai kedua kementerian itu tidak bisa bersinergi untuk menyelesaikan suatu transportasi yang betul-betul memberikan kenyamanan kepada rakyat Indonesia.

"Untuk itu, tentunya dalam hal ini Pak Jokowi harus hadir, karena tidak hanya kali ini beberapa menteri selalu mencari popularitas masing-masing," kata dia.

"Menurut saya, popularitas menteri-menteri tidak perlu. Yang mencari popularitas harusnya malah DPR karena DPR dipilih oleh rakyat, karena kalau menteri kinerjanya baik maka akan dinilai baik, dan pasti akan dipilih kembali oleh presiden yang ada pada saat itu," dia menambahkan.

Selain, itu, kata Agus, transportasi yang ada seharusnya betul-betul serius ditangani oleh kedua kementerian itu untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat Indonesia.

"Sebenarnya permasalahannya tidak begitu pelit dan begitu sulit, bisa diselesaikan. Yang penting kedua kementerian itu betul-betul sinergi. Kita ketahui bahwa tranportasi online sesuai dengan keinginan masyarakat, diinginkan masyarakat. Namun, ada sesuatu hal yang bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan aturan yang lain, sehingga tentunya juga merugikan transportasi yang sudah ada," kata dia.

Untuk itu, kata Agus, harus ada suatu kebijakan supaya tidak bertentangan dengan undang-undang, supaya juga bisa memenuhi keinginan masyarakat. Dalam hal ini tentunya transportasi online harus didaftar, juga diberikan kebijakan yang lebih besar lagi harus bayar pajak tentunya, "Mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam transportasi yang dilaksanakan oleh tranportasi umum, bisa saja dengan menggunakan warna plat nomor spesial atau kuning atau umum."

Editor : Sotyati