Demokrat Dorong Upaya Penguatan KPK

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY),mengatakan,  Partai Demokrat terus mendorong upaya penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meskipun saat ini berada di luar pemerintahan.

"Saya harus terus mendorong suksesnya pemberantasan korupsi. Ketika saya tidak di pemerintahan, itikad itu tidak berubah melalui pimpinan Demokrat termasuk fraksi di DPR," kata SBY di Raflesh-Hill Cibubur, hari Sabtu (20/2).

SBY  yakin masyarakat Indonesia menginginkan negaranya bersih dari korupsi sehingga mendukung upaya pemberantasan korupsi.

Selain itu, kata SBY di era kepemimpinannya waktu itu, Partai Demokrat banyak menteri dan kadernya yang terjerat kasus korupsi namun dirinya tidak pernah mencampuri urusan internal KPK terutama dalam menindak seseorang yang terlibat korupsi.

"Saya sebagai manusia biasa merasa sedih ketika menerima kenyataan bahwa menteri saya dinyatakan bersalah di pengadilan dan juga kader Demokrat karena tindak pidana korupsi," kata dia.

Dengan demikian, kata SBY, meskipun KPK menjerat menteri dan kader Demokrat ketika dirinya menjadi Presiden, namun intervensi kekuasaan tidak dilakukannya.

"Kalau intervensi kekuasaan itu dilakukan maka dirinya melanggar sumpah jabatan dan amanah rakyat," kata di.

Selain itu, kata SBY bahwa respons netizen yang masuk melalui akunnya di media sosial menunjukkan sebanyak 70 persen tidak setuju revisi UU KPK.

Sementara itu menurut dia, sebanyak 12 persen setuju dengan catatan bahwa revisi untuk memperkuat KPK bukan melemahkan dan 18 persen tidak langsung menjawab namun hanya berkomentar.

"Saya berharap suara netizen yang hakekatnya suara rakyat bisa didengar oleh Presiden, DPR dan lembaga-lembaga negara," katanya.

Editor : Eben E. Siadari