Diancam, Bedah Film Pulau Buru Batal di Goethe Institute

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pemutaran dan diskusi film dokumenter tentang Pulau Buru yang dijadikan pembuangan tahanan politik batal digelar di Goethe Institute dipindahkan ke Komnas HAM, Rabu (16/3).

Puluhan orang di depan Goethe Institute menggelar aksi unjuk rasa menolak rencana pemutaran film Pulau Buru Tanah Air Beta. Mereka menolak  karena dianggap film itu menyebarkan paham komunisme. Karena alasan keamanan, Goethe memutuskan membatalkan acara tersebut.

Sutradara film, Rahung Nasution, menanggapi pembatalan tersebut menyatakan, “Apa yang diharapkan dengan demokrasi yang makin menyempit? Ruang untuk menyampaikan pendapat, untuk berekspresi makin mengecil.”

6. Ini adalah ancaman nyata bagi kebebasan berekspresi. #pulauburutanahairbeta

— rahung nasution (@rahung) March 16, 2016

Beberapa orang berdemo di depan Goethe Institute, Rabu (Foto: redaksikota.com)

Ia menjelaskan penolakan sudah ada sejak kemarin.  Pihak Kepolisian Sektor Menteng menginformasikan akan adanya demonstrasi oleh ormas pada saat pemutaran perdana Film dokumenter Pulau Buru Tanah Air Beta. Kepolisian tidak secara langsung meminta membatalkan.

Menurut pria berciri tato khas suku Koita, Papua ini, alasan yang dipakai polisi ini mencerminkan keberpihakan kepolisian kepada ormas-ormas tertentu yang sering mengancam dan berperilaku. Ini adalah ancaman nyata bagi kebebasan berekspresi. 

Sutradara film Pulau Buru Tanah Air Beta Rahung Nasution (kanan) sedang melakukan koordinasi dengan Direktur Program Kebudayaan Goethe Institute Menteng, Rabu, 16 Maret 2016. (Foto: Febriana Firdaus/Rapple.com)

Film yang akan baru pertama kali diputar bercerita tentang fakta sejarah bagaimana dulu Pulau Buru dipergunakan sebagai tempat pembuangan para tahanan politik. Film ini dibuat untuk membuka mata generasi muda tentang apa yang pernah terjadi di negara ini, dan agar mereka bisa belajar darinya. Ketakutan untuk mengetahui sejarah kelam masa lampau negara ini membuktikan bagaimana hegemoni sejarah penguasa masih berjalan.

Penyelenggara akan mengadakan konferensi pers dan tetap melakukan pemutaran di Kantor Komisi Nasional HAM.  (PR)