Dicurhati Soal Banjir, Ahok Gaet Warga Pindah Rusun

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Kedatangan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok di bantaran Kali Mookervart, Cengkareng, Jakarta Barat Kamis (9/4) pagi diterima baik oleh warga.

Kedatangan Ahok disambut hujan ini berniat untuk meninjau pelaksanaan normalisasi kali dan pembangunan jalan inspeksi di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat.

Selama perjalanan menyusuri jalur inspeksi Mookervart tersebut, Ahok didampingi Wali Kota Jakarta Basat Anas Effendi dan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pun menghampiri warga yang rumahnya terletak di samping bawah jalur inspeksi.

Sontak, warga langsung melayangkan sejumlah pengaduan. Seorang ibu pemilik warung berusia separuh baya mengatakan warga seringkali terkena banjir jika musim penghujan tiba.

“Pak banjirnya se-dada kalau lagi hujan. Kelelep kami, Pak,” kata warga kepada Ahok.

Mendengar pengaduan itu, Ahok langsung berkoordinasi dengan Anas, Kepala Dinas PU Tata Air Agus Priyono, dan Koordinator Program Normalisasi Kali Jakarta Heryanto.

Ahok pun segera menuju gardu pompa untuk memastikan pompa berjalan dengn baik sehingga bila hujan tiba dan kali meluap, banjir bisa diatasi. Ahok juga menginstruksikan Agus untuk berkoordinasi dengan PLN. Ahok ingin meskipun listrik padam, pompa wilayah tersebut tetap hidup. Kendati demikian, kata Agus, wilayah ini juga kerap mendapat kiriman air dari Cisadane.

Sementara itu, Pemprov juga berniat memugar bangunan-bangunan di sekitar bantaran Mookervart yang berpotensi banjir. Bangunan itu nantinya akan diratakan dan dimanfaatkan untuk memperluas jalur inspeksi.

“Bapak, Ibu, mau ya nanti tinggal di rumah susun terdekat. Lalu Pak Wali ini kalau ada ibu yang di sini punya warung, lalu kita pindahin ke rumah susun, nanti kita sediakan juga lapak untuk berjualan di sana,” kata Ahok.

Ahok pun menanyai warga apakah mereka memiliki sertifikat tanah. Apabila punya, kata Ahok, warga diimbau untuk merelakan rumahnya dibongkar dan tanahnya akan dibeli Pemprov sesuai NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) yang berlaku di pasaran.

Jalur inspeksi ini memang akan diperlebar dari luas 7,5 meter menjadi 20 meter dengan panjang kurang lebih dua kilometer.

Selain untuk mencegah banjir, jalur inspeksi juga dibangun untuk mengatasi kemacetan daerah sekitar yang berdekatan dengan Terminal Kali Deres.

Kendati demikian, proses pembebasan lahan memerlukan waktu lama karena tidak semua warga memiliki sertifikat tanah sehingga pemprov tidak memiliki kewenangan untuk membayar tanah jika tanah tersebut tidak bersurat.

“Kami juga ingin menghabiskan semua kawasan kumuh. Kalau nggak bisa dikontrol, masyarakat harus dipindahkan ke Rusun,” ujar Ahok.

Tahun ini, Pemprov DKI menargetkan akan membangun 60.000 unit rumah susun.

“Kami setahun bangun 60.000 rusun pakai uang pokir (pokok pikiran) Rp 12 triliun itu. Nggak banyak kok,” kata Ahok.

Selain menggaet warga bantaran Moolkevart untuk pindah ke rusun, Ahok juga menggaet warga bantaran Kali Sekretaris, Jakarta Barat sebagai upaya Pemprov melakukan normalisasi sungai di seluruh wilayah DKI Jakarta.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja