Pemerintah Dorong Penyediaan Perumahan Vertikal di Kota

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pemerintah, dorong menyediakan perumahan vertikal di kota-kota yang berpenduduk lebih dari dua juta jiwa, sebagai bentuk upaya agar makin banyak warga yang mendapat tempat tinggal untuk mengatasi backlog atau kekurangan rumah.

“Pemerintah mendorong kota-kota dengan penduduk lebih dari dua juta jiwa menyediakan perumahan dengan vertical housing, bukan rumah tapak lagi. Kalau di bawah dua juta jiwa boleh dengan rumah tapak,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (9/4).

Untuk itu, menurut Basuki, pihaknya juga sedang mengatur ke arah perumahan vertikal, karena kota yang penduduknya kurang dari dua juta orang ke depannya dinilai juga akan berkembang populasinya.

Ia mencontohkan, dukungannya kepada Pemerintah Kota Bandung yang berencana membangun apartemen rakyat, dengan mengintegrasikan program penyediaan rumah sekaligus menangani kawasan kumuh.

Selain itu, persoalan lainnya adalah penyediaan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) kerap dinilai tidak bankable, sehingga sulit mendapatkan akses pembiayaan dari perbankan.

Berdasarkan data Bappenas, 70 persen penduduk Indonesia memiliki rumah dengan swadaya, 12 persen dengan akses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan 18 persen dengan cicilan selain KPR. Banyaknya rumah swadaya masyarakat, dinilai berpotensi munculnya banyak kawasan permukiman kumuh.

Sementara itu, Plt Dirjen Penyediaan Perumahan Kemenpupera Syarif Burhanudin di Jakarta, Selasa (7/4), juga mengatakan, ke depannya pemerintah akan memprioritaskan pembangunan rumah susun sehingga peruntukan tanah tidak lagi diprioritaskan untuk rumah tapak.

“Sebelumnya, pemerintah diingatkan bahwa program satu juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, adalah sangat multisektor dan terkait dengan banyak kementerian,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda.

“Program Sejuta Rumah seharusnya menjadi kampanye nasional yang menjadi sebuah program yang terkait banyak kementerian,” kata Ali Tranghanda dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (1/4).

Ia mencontohkan, program sejuta rumah bila ingin sukses maka harus didirikan bank tanah untuk menjaga agar harga tanah tidak melonjak sangat tinggi seperti terjadi saat ini.

Bila berbicara bank tanah, menurut dia, maka peran pemerintah daerah dinilai berada di bawah Kementerian Dalam Negeri menjadi penting.

“Begitu pula bila berbicara tata ruang maka BPN akan berperan, belum lagi masalah penghapusan PPN yang menjadi ranah Kementerian Keuangan, dan lainnya sehingga lalu lintas koordinasi menjadi sangat penting,” katanya.

Ali menegaskan, langkah untuk meluncurkan Program Satu Juta Rumah harus diapresiasi oleh berbagai pihak , meski dinilai masih banyak yang harus dipersiapkan sebelum program ini dapat berjalan dengan baik. (Ant)

Editor : Bayu Probo