Dikritik cuma Mimpi, Kepala BKPM Silakan DPR Turun ke Lapangan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengemukakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tetap mendukung kinerja BKPM pada 2015 guna menunjang sektor investasi.

“Kalau saya lihat kemarin (Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR dan BKPM) mereka mendukung BKPM dalam rangka PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dan juga dalam rangka kinerja investasi yang masuk Indonesia," kata Franky kepada para pewarta di Gedung BKPM, Jumat (23/1) saat membawa sejumlah media tentang berbagai istilah yang ada di PTSP.

Pada Kamis (22/1) saat mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR, muncul berbagai tanggapan berbeda terkait agenda dan anggaran BKPM. Antara lain dari Iskandar Syaichu, anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang menyebut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai ujung tombak investasi nasional harus mengajukan tambahan anggaran.

"Saya melihat Pak Franky anggaran BKPM ini sangat minim, terus terang apalagi tugas BKPM menurut saya sangat berat," kata Iskandar. Menurut Iskandar, BKPM berperan menumbuhkan investasi yang menjadi salah satu poin penting pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun pada sisi lain Muhammad Haikal anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi Gerindra dari Komisi VI mengemukakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang diselenggarakan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) hanya mimpi.

“Saya takut PTSP ini cuma mimpi karena biasanya kalau mengurus izin ini harus sampai tiga jenjang, karena saya juga sebagai pengusaha saya ngurus sampai di tiga tingkat kecamatan, kabupaten, sama provinsi, ditambah lagi pusat,” kata Muhammad Haikal. 

Franky menyebut para anggota DPR dengan BKPM dapat saling melakukan monitoring dan evaluas terkait kinerja instansi yang dia pimpin tersebut.

“Mereka (anggota DPR RI) kan sering melihat fakta-fakta di lapangan, nah mereka bisa langsung tanya tentang fakta-fakta terkait investasi di lapangan, karena tujuan RDP (Rapat Dengar Pendapat) kan seperti itu,” kata Franky.

Di kemudian hari Franky dan BKPM akan memastikan PTSP di tingkat daerah harus terkoordinasi dengan baik dan pelayanan yang prima.  

“Karena kalau kita lihat pertanyaan para anggota dewan kemarin kita lihat pertanyaan anggota dewan kan terkait dengan ego sektoral,” Franky menambahkan.

Franky mengatakan apabila ada beberapa anggota DPR yang masih mempertanyakan kualitas pengurusan investasi yang kurang baik di berbagai daerah maka dia menyarankan melihat ke kantornya karena dapat melihat pengurusan izin investasi dengan mudah.

Editor : Eben Ezer Siadari