Diresmikan Lintas Penyeberangan Pulau Jawa - Kalimantan

KENDAL, SATUHARAPABN.COM  -  Infrastruktur untuk menunjang transportasi laut di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) kembali bertambah, menyusul diresmikannya pelabuhan penyeberangan Kendal oleh Menteri Transportasi, Ignasius Jonan, Minggu (21/2).

Selain meresmikan pelabuhan, dalam kesempatan itu Jonan juga meresmikan satu unit kapal penyeberangan penumpang berkapasitas 1500 GT, yakni KMP Kalibodri, untuk jalur lintas penyeberangan Kendal-Kumai, Kalimantan. Peresmian Pelabuhan Kendal juga disertai peresmian Pelabuhan Kumai di Kalimantan Tengah (Kalteng). Kedua pelabuhan ini akan menambah jalur penghubung antara Pulau Jawa dan Kalimantan.

Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Perhubungan Darat, Sugihardjo, menyebutkan peresmian dua pelabuhan penyeberangan itu, yakni Kendal dan Kumai, akan menjadi fasilitas penunjang keberadaan Pelabuhan Tanjung Mas di Semarang.

Menurut Sugihardjo, proyek Pelabuhan Kendal dibangun dengan biaya Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) selama 12 tahun anggaran, dari tahun 2004 hingga tahun 2015 dengan total biaya pembangunan Rp 239,4 miliar. Sedangkan Pelabuhan Kumai dibangun dengan biaya APBN selama 10 tahun, dari tahun anggaran 2003 sampai tahun anggaran 2015 dengan total biaya pembangunan Rp 85,3 miliar.

“Lintas penyeberangan Kendal-Kumai akan dilayani KMP Kalibodri yang ikut diresmikan Minggu (21/2), yang memiliki panjang 71,25 meter, lebar 14 meter berkapasitas angkut 42 kendaraan dan 400 penumpang. Jalur Kendal-Kumai ini merupakan lintas penyeberangan perintis yang menghubungkan Kabupaten Kendal di Jateng dan Kabupaten Kotawaringin Barat di Kalteng dengan subsidi operasi sebesar Rp 4,8 miliar untuk tahun 2016, dengan jumlah 2 trip per minggunya,” kata Sugihardjo, seperti yang dikutip dari semarangpos.com.

Sebelumnya dikatakan JA Barata, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik pada Jumat (19/2), seperti dikutip dari dephub.go.id, bahwa biaya pembangunan pelabuhan ini, merupakan sharing bersama antara Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maupun Pemerintah Kabupaten Kendal dan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Sedangkan untuk pengoperasiannya dibiayai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal dan Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat.

“Sementara itu, pembangunan badan jalan dan break water di Pelabuhan Penyeberangan Kendal dibiayai oleh APBD Kabupaten Kendal, pembangunan jalan akses, Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) dan sebagian perkerasan jalan dibiayai oleh APBD Provinsi Jawa Tengah,” kata Barata. Sedangkan untuk pembangunan dermaga, pekerjaan pengerukan, lanjutan pembangunan break water, dan perkerasan jalan akses dibiayai oleh APBN.

Untuk pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Kumai, sebagian besar dibiayai oleh APBN, kecuali pekerjaan urugan badan jalan akses sepanjang 6 km dibiayai oleh ABPD Kabupaten Kotawarngin Barat, sedangkan KMP Kalibodri, yang akan melayani lintasan tersebut mempunyai bobot 1.500 GT dengan daya angkut 42 unit kendaraan dan 400 penumpang. “Untuk pengoperasian lintasan penyeberangan sepanjang 270 mil, Kementerian Perhubungan memberikan subsidi Rp 4.801.488.000, selama enam bulan,” kata Barata. Dengan subsidi tersebut, KMP Kalibodri akan melayani lintas Penyeberangan Kendal - Kumai sebanyak satu kali pulang pergi (PP) per minggu.

Sebelumnya, Jonan juga meresmikan dua pelabuhan penyeberangan dan satu unit Kapal Roro KMP Bahteramas II di Sulawesi Tenggara, yakni Pelabuhan Amelango dan Pelabuhan Labuan, yang menghubungkan Konawe Selatan dan Pulau Buton. Dalam peresmian Pelabuhan Amelango dan Pelabuhan Labuan, Jonan menegaskan, hingga tahun 2019 mendatang semua pulau yang berpenghuni dari Sabang sampai Merauke harus terjalin konektivitasnya, serta didukung transportasi yang andal.

Editor : Sotyati