Dirjen Pajak: Masyarakat Indonesia Tak Peduli Kesejahteraan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan, Sigit Priadi, mengatakan bahwa masyarakat Indonesia tidak peduli dengan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut terlihat dari pertumbuhan tax ratio Indonesia yang lebih rendah daripada pertumbuhan produk domestik bruto (PDB). Hal itu mengindikasikan bahwa masyarakat tidak patuh membayar pajak meski tingkat ekonominya meningkat.

Tax ratio merupakan perbandingan antara jumlah pajak dan PDB. Menurut data yang dipaparkan Sigit, tax ratio Indonesia saat ini hanya sekitar 11,99 persen. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tax ratio negara-negara Asia Tenggara lainnya, seperti  tax ratio Filipina sebesar 12,9 persen; Malaysia sebesar 16,1 persen; Singapura 14 persen; dan Thailand sekitar 16,5 persen.

Ia mengutarakan, dalam lima tahun terakhir seharusnya pertumbuhan tax ratio minimal sama dengan pertumbuhan PDB (ekonomi). Namun pada kenyataannya rasio pajak Indonesia tumbuh di bawah pertumbuhan ekonomi.

“Mulai 2013, pertumbuhan pajak di bawah PDB. Seharusnya minimal sama dengan PDB. Ada yang salah, kok nggak mampu menarik pajak dari pertumbuhan ekonomi,” ujar dia, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (11/8).

Sigit mempertanyakan kepedulian masyarakat Indonesia dengan pajak karena hal tersebut sangat terkait dengan kesejahteraan rakyat.

“Gimana masyarakat Indonesia ini, kok nggak aware? Nggak peduli dengan kesejahteraan masyarakat. Kita egois. Kok kita mau makan rezeki kita sendiri. Kenapa kita tidak share (rezeki) melalui pajak untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Sigit.

Ia mengatakan bahwa pajak bukan hanya tugas Direktorat Jenderal Pajak, tetapi juga ia berharap agar masyarakat sadar mengenai pentingnya pajak dan kepatuhan membayar pajak.

Meskipun demikian dirinya menyadari bahwa kondisi ini tidak bisa hanya menyalahkan masyarakat, namun juga fiskus atau aparat pajak yang harus sadar pekerjaannya melayani masyarakat.

Tahun ini target penerimaan pajak naik 30 persen menjadi 1.294 triliun rupiah. Akan tetapi jumlah tersebut sulit dicapai mengingat situasi perlambatan ekonomi saat ini.

Editor : Eben E. Siadari