Diskusi Dilema Penegakkan Hukum dan Politik

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Dalam rangka memperbaiki kualitas hukum, Indonesia melakukan reformasi hukum  dan kelembagaan untuk menciptakan lembaga yang mampu menegakkan hukum dan keadilan. Meskipun demikian, permasalahan penegakkan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) tampaknya tetap menjadi hal yang sulit ditembus dan nyaris tidak tersentuh pembaruan.

Masih banyak kasus-kasus pelanggaran HAM dari masa lalu yang belum terungkap dan diselesaikan. Hal ini menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum. Indonesia menghadapi tantangan untuk menyelesaikan masalah-masalah dari masa lalu ini sementara tetap harus membangun untuk masa depan.

Demikian hal itu dibahas dalam diskusi media Jokowi-JK Center dengan mengangkat tema Qou Vadis Hukum dan HAM di Indonesia "Dilema Penegakkan Hukum dan Politik" di Media Center Jokowi-JK, Jalan Halimun, Jakarta, Rabu (4/6).  

Turut menjadi pembicara adalah, Andian Napitupulu Aktivis 98 dan juga Caleg PDIP terpilih 2014-2019, dan Haris Azhar Koordinator Kontras.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja