Diskusi Masihkah Jokowi Menjadi Petugas Partai

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Penugasan Tim Sembilan dalam menyelesaikan permasalahan Polisi Republik Indonesia (Polri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo seyogyanya tidak dipublikasikan terlebih dahulu sebelum terbentuk secara formal. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Patrice Rio Capella saat hadir dalam diskusi bertajuk “ 100 Hari Jokowi, Masihkah Menjadi Petugas Partai? “ yang digelar di salah satu rumah makan di Jalan Cik Ditiro, Jakarta Pusat, Kamis (29/1).

Hadir pula dalam diskusi politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu, dan pengamat politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Philips J Vermonte. Diskusi yang digelar oleh Poros Wartawan Jakarta (PWJ) ingin membedah secara kritis polemik yang terjadi dalam  100 hari pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai masih terpengaruh dengan campur tangan partai tertentu.

Menurut politisi PDIP Masinton Pasaribu kekisruhan yang terjadi dalam pemerintahan Joko Widodo antara Polri dan KPK tak lepas dari persoalan internal Koalisi Indonesia Hebat (KIH). “ Jangankan orang partai, orang non partai pun bisa juga ikut campur tangan dalam permasalahan itu, bahkan lebih mengerikan," ujarnya.

Editor : Eben Ezer Siadari