DIY Tidak Lagi Daerah Toleran

YOGYAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Koordinator Masyarakat Anti Kekerasan Yogyakarta (Makaryo) Benny Susanto menyebutkan beberapa peristiwa kekerasan yang terus menerus terjadi di DIY yang bertolak belakang dengan sebutan DIY sebagai daerah yang toleran.

"Pemda DIY sebagai representasi publik yang diberikan kewenangan, saya kira belum menjalankan kewajibannya memberikan rasa aman kepada masyarakat," katanya di di Yogyakarta pada Selasa (3/6).

Dia berpendapat seharusnya Sultan dapat melaksanakan Undang-undang Keistimewaan yang isinya antara lain mengamanatkan untuk mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin kebhineka tunggal ikaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kasus kekerasan yang terjadi di DIY sejak 1996 hingga 2014 tercatat sebanyak 25 kasus. Sementara pada 2014 terjadi enam kasus kekerasan, di antaranya ancaman terhadap kegiatan perayaan Paskah Adiyuswa se-GKJ Gunung Kidul, dan penyerangan sekelompok orang terhadap umat Katolik yang sedang melakukan doa bersama di Dusun Tanjungsari, Desa Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman (29/5). Selanjutnya, perusakan bangunan milik seorang pendeta di Dusun Pangukan, Desa Tridadi, Sleman, yang dipakai umat Kristen untuk beribadah pada 1 Juni lalu.

Masyarakat Anti Kekerasan Yogyakarta meminta Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X segera mewujudkan rasa aman bagi masyarakat daerah ini dari ancaman kekerasan dan intoleransi. (Ant)

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja