Djan Faridz Harap Wapres Islahkan PPP dengan Kemenkumham

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Jakarta Djan Faridz memohon kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) untuk mengislahkan PPP dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

"Saya sangat mengharapkan Pak JK tidak turun (tangan) di Partai Golkar saja. Saya mengharapkan beliau turun di PPP. PPP kan partai Islam satu-satunya di Indonesia, kok Pak JK diam aja sih? Ayo dong, islahkan saya dengan Kemenkumham supaya saya bisa berdamai. Saya sangat mengharapkan uluran tangan beliau untuk mengislahkan saya dengan Kemenkumham," kata Djan Faridz di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (1/6), yang menganggap JK sebagai tokoh pemersatu yang sangat luar biasa. 

"Ya, dulu JK bisa mendamaikan konflik di Aceh. Beliau sangat luar biasa. Masa sih tidak bisa atasi PPP? Saya sangat berharap beliau turun tangan," kata dia.

Dengan demikian Djan Faridz berharap mudah-mudahan Kemenkumham mau mengalah dan mencabut bandingnya ke PTUN. "Karena Kemenkumham itu mengerti undang-undang, tahu bahwa PTUN itu dibentuk berdasarkan undang-undang, jadi kalau kalah ya udah dong, hormati undang-undang hormati hukum," kata dia.

Sebelumnya, terjadi konflik di internal PPP hingga menyebabkan dualisme kepemimpinan, yaitu PPP dengan ketua umum Romahurmuziy (Romy) dan Djan Faridz. PPP kubu Romy memilih bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat, sementara kubu Djan Faridz di Koalisi Merah Putih (KMP). Mukernas kali ini menghasilkan sejumlah keputusan, di antaranya PPP tetap berada di KMP, dan PPP menyatakan mendukung Perppu Pilkada.

Selain itu, Mukernas juga meminta seluruh pengurus PPP di daerah untuk segera menggelar musyawarah kerja guna merapikan susunan kepengurusannya.

Editor : Sotyati