Djarot Khawatirkan Rencana Ahok Rombak SKPD

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk kembali melakukan perombakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) ternyata justru membuat rekan sejawatnya khawatir. Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, rencana perombakan SKPD justru akan membuat pejabat-pejabat tidak konsentrasi bekerja.

“Soal itu (perombakan, Red) terus. Aku khawatir mereka nggak konsentrasi kerja. Biar dia (SKPD, Red) konsentrasi aja, fokus aja ya,” ungkap Djarot saat ditemui di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (26/5).

Sebelumnya, Ahok memang mengaku jengah terhadap kinerja para SKPD yang dinilai sangat lamban. Akibat kinerja yang dinilai lamban, Pemprov DKI pun akhirnya lebih banyak menggandeng swasta dalam melaksanakan program pembangunan, seperti pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), jalan inspeksi, dan rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Ahok bahkan mengancam akan melakukan demosi terhadap pejabat yang kinerjanya tak sesuai dengan besaran gaji yang telah diterima.

Meski demikian, Djarot mengakui langkah Ahok menindaktegas  PNS ini merupakan peringatan agar para pekerja pemerintah ini bekerja optimal melaksanakan tugas seusai tupoksinya.

“Itu kan warning, cara memotiovasi supaya dinas-dinas bekerja maksimal, karena selama ini kerjanya belum maksimal. Saya juga merasak kinerja para SKPD agak lambat,” ungkap mantan anggota DPR ini.

Jika Ahok sempat menyentil Dinas Pertamanan dan Pemakaman akibat lambannya kinerja PNS dan PHL yang bernaung di bawah payung dinas tersebut, Djarot justru tak mau menunjuk dinas tertentu menurutnya dianggap lamban.

“Saya tidak berpotensi menilai, tapi kan ini kolektif. Satu saja lambat artinya semua terganggu. Contoh paling gampang, Januari atau Februari lalu,  saya mengingatkan SKPD untuk menyiapkan dokumen-dokumen lelang, jauh sebelum Perda dibahas, baru Pergub. Tidak usah mikir Perda atau Pergub. Siapkan saja dokumen lelang. Ternyata mereka belum laksanakan juga,” ujar Djarot.

Hingga memasuki bulan ke lima, akibat lambannya kinerja SKPD, serapan anggaran diakui Djarot belum mencapai 10 persen. Untuk itu, kinerja para PNS ini harus digenjot agar program yang telah dirancang dan dianggarkan dalam APBD 2015 dapat dilaksanakan sesuai targetnya.  

Editor : Bayu Probo