DK PBB Kecam Penganiayaan terhadap Umat Kristen Irak

NEW YORK, SATUHARAPAN.COM – Dewan Keamanan PBB (DK PBB) mengecam aksi penganiayaan terhadap penganut Kristen dan minoritas lainnya oleh para militan di Irak, dengan memperingatkan tindakan semacam itu bisa dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Negara Islam (Islamic State atau IS), yang pada bulan lalu mendeklarasikan kekhalifahan dengan mencakup sebagian besar wilayah Irak utara dan Suriah, mengancam kehadiran umat Kristen di kawasan itu yang sudah ada selama hampir dua milenium.

Pada akhir pekan, ratusan keluarga mengungsi dari Mosul, bekas kota kosmopolitan yang merupakan kota kedua terbesar di negara itu.

Dalam sebuah deklarasi mutlak yang diadopsi pada Senin (21/7) malam, 15 negara anggota DK PBB mengecam “sangat keras penganiayaan sistematis terhadap para individu dari warga minoritas dan mereka yang menolak ideologi ekstremisnya di Irak oleh ISIL dan kelompok bersenjata terkait,” kata dia, merujuk pada bekas nama kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (Islamic State of Iraq and the Levant/ ISIL).

Para anggota DK PBB lebih lanjut mengimbau bahwa serangan yang marak atau sistematis diarahkan terhadap semua warga sipil karena latar etnis, keyakinan religius atau keimanan dapat dianggap kejahatan terhadap kemanusiaan, bagi mereka yang melakukan harus dimintai pertanggungjawabannya.

DK PBB juga meminta pemerintah Irak dan PBB meningkatkan upaya mereka untuk memberikan kebutuhan kemanusiaan yang “mendesak” kepada para pengungsi akibat konflik tersebut dan mengatasi “ancaman teroris” terhadap warga minoritas.

Pada Minggu, para militan merebut biara Mar (Saint) Behnam abad keempat di utara Irak, salah satu bangunan Kristen yang penting dan terkenal di negara itu, dan mengusir para biarawan yang menghuninya.

Para penganut Kristen meninggalkan rumah dan harta mereka di Mosul setelah para militan IS yang menguasai kota itu mengeluarkan ultimatum kepada penganut Kristen untuk masuk Islam, membayar pajak khusus, keluar dari wilayah mereka atau dieksekusi. (AFP)