DK PBB Minta Militer Myanmar Bebaskan Tahanan

PBB, SATUHARAPAN.COM-Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) menyerukan pembebasan bagi pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi dan lainnya yang ditahan oleh militer dan menekankan perlunya menegakkan demokrasi. Namun dewan tidak mengecam kudeta pada hari Senin itu.

Di Amerika Serikat, hiruk-pikuk suara yang memperingatkan para jenderal untuk mengubah arah kebijakan, ketika Presiden AS, Joe Biden, mengatakan militer Myanmar harus mundur. Sementara penasihat keamanannya mengatakan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan keluarnya perintah eksekutif untuk sanksi bagi Myanmar.

Transisi Myanmar menuju demokrasi yang panjang dan bermasalah tergelincir pada hari Senin ketika komandan militer Min Aung Hlaing mengambil alih kekuasaan. Dia mengatakan ada ketidakberesan dalam pemilihan November yang dimenangkan oleh partai Suu Kyi dengan telak. Komisi pemilihan mengatakan pemungutan suara itu adil.

Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 negara mengatakan dalam sebuah pernyataan yang disepakati melalui konsensus pada hari Kamis (4/2) bahwa mereka "menekankan perlunya menegakkan lembaga dan proses demokrasi, menahan diri dari kekerasan, dan sepenuhnya menghormati hak asasi manusia, kebebasan fundamental dan supremasi hukum."

Bahasa dalam pernyataan itu lebih lembut ketimbang draf asli yang diajukan oleh Inggris, dan tidak menyebutkan kudeta. Soal istilah kudeta tampaknya tidak mendapatkan dukungan dari China dan Rusia, yang secara tradisional melindungi Myanmar dari tindakan dewan. China juga memiliki kepentingan ekonomi dan hubungan militer yang besar di Myanmar.

Misi China untuk PBB mengatakan Beijing berharap pesan-pesan utama dalam pernyataan itu "dapat diperhatikan oleh semua pihak dan mengarah pada hasil yang positif" di Myanmar.

140 Ditahan

Peraih Nobel Perdamaian Suu Kyi, 75 tahun, masih belum terlihat sejak penangkapannya. Polisi telah mengajukan tuntutan terhadapnya karena mengimpor secara ilegal dan menggunakan enam radio walkie-talkie yang ditemukan di rumahnya.

Sementara itu, Dana Moneter Internasional (IMF) yang mentransfer US$ 350 juta ke Myanmar beberapa hari sebelum kudeta untuk membantu memerangi pandemi virus corona. IMF mengatakan "untuk kepentingan pemerintah, dan tentunya rakyat Myanmar bahwa dana tersebut benar-benar digunakan dengan semestinya."

Lebih dari 140 orang telah ditahan sejak kudeta tersebut, termasuk aktivis, anggota parlemen dan pejabat dari pemerintah Suu Kyi, kata Asosiasi Bantuan Tahanan Politik Myanmar (AAPP).

Sedikitnya empat orang ditangkap pada hari Kamis (4/2), termasuk tiga orang yang mengambil bagian dalam demonstrasi di jalan dan seorang remaja yang memukuli panci sebagai bagian dari protes terhadap kudeta.

Win Htein, 79 tahun, pendukung lama Suu Kyi, mengatakan kepada Reuters pada hari Jumat (5/2) pagi bahwa dia telah ditangkap dan dibawa oleh petugas polisi dengan mobil dari Yangon ke ibu kota, Naypyidaw.

Pembangkangan Sipil

Di negara dengan sejarah berdarah penumpasan demonstrasi, tidak ada pengerahan massa oposisi di jalanan.Tetapi para dokter telah membantu mempelopori kampanye pembangkangan sipil yang juga diikuti oleh beberapa pegawai pemerintah, pelajar dan kelompok pemuda.

"Lampu bersinar dalam kegelapan," kata Min Ko Naing, seorang veteran kampanye melawan pemerintahan militer, dalam sebuah ajakan untuk bertindak. "Kami perlu menunjukkan berapa banyak orang yang menentang kudeta tidak adil ini."

Dalam menghadapi perbedaan pendapat, junta Myanmar telah memblokir Facebook, mencoba menutup saluran penting untuk oposisi. Permintaan VPN melonjak lebih dari 4.000% karena orang-orang berusaha mengalahkan larangan tersebut.

Kementerian Komunikasi dan Informasi mengatakan Facebook akan diblokir hingga 7 Februari, karena pengguna "menyebarkan berita palsu dan informasi yang salah serta menyebabkan kesalahpahaman."

Hlaing telah bergerak cepat untuk mengkonsolidasikan cengkeramannya pada kekuasaan. Dia mengatakan kepada sebuah kelompok bisnis pada hari Rabu (3/2) malam bahwa dia dapat tetap bertanggung jawab selama enam bulan setelah keadaan darurat satu tahun berakhir untuk mengadakan pemilihan yang adil.

Tetapi untuk menunjukkan pembangkangan kepada para jenderal, sekitar selusin anggota parlemen dari partai Suu Kyi mengadakan sesi parlemen simbolis pada hari Kamis.

Anak perempuan dari mantan pahlawan kemerdekaan dari koloni Inggris, Aung San, dan pemimpin lama gerakan demokrasi, Suu Kyi, menghabiskan sekitar 15 tahun dalam tahanan rumah antara tahun 1989 dan 2010. Dia dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1991.

Dia tetap sangat populer di Myanmar meskipun reputasi internasionalnya rusak atas penderitaan pengungsi Muslim Rohingya. Partainya, Liga Nasional untuk DEmokrasi (NLD) memenangkan sekitar 80% kursi parlemen dalam pemilihan November dan mengalahkan partai pro militer, menurut komisi pemilihan. (Reuters)

Editor : Sabar Subekti