Menlu ASEAN Akan Bertemu Bahas Kudeta Myanmar

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM-Para Menteri Luarnegeri negara-negara Asia Tenggara (anggota ASEAN) akan diminta mengadakan pertemuan khusus untuk membahas situasi di Myanmar, setelah kudeta militer hari Senin (1/2), kata para pemimpin Malaysia dan Indonesia pada hari Jumat (5/2).

Presiden Indonesia, Joko Widodo, mengatakan menteri luar negeri kedua negara telah diminta untuk berbicara dengan ketua blok Asia Tenggara ASEAN untuk mencoba mengatur pertemuan khusus tentang Myanmar.

Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin yang mengunjungi Indonesia mengatakan kudeta itu "satu langkah mundur dalam proses demokrasi di negara itu."

Pemimpin Partai Ditahan

Sementara itu, perkembangan di Myanmar menyebutkan seorang anggota senior dari partai berkuasa Myanmar yang digulingkan telah ditaha. Dia menjadi politisi terkemuka terbaru yang ditangkap saat pemerintah militer baru negara itu terus menghadapi perlawanan terhadap perebutan kekuasaan.

Win Htein, 79 tahun, adalah orang kepercayaan lama pemimpin yang digulingkan Aung San Suu Kyi dan secara terbuka menyerukan pembangkangan sipil yang menentang kudeta hari Senin.

Dia ditangkap di rumahnya di Yangon dan dibawa ke ibu kota Naypyitaw, kata Kyi Toe, juru bicara Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Suu Kyi, mengatakan hari Jumat (5/2) di halaman Facebook-nya.

Menurut Asosiasi Bantuan Tahanan Politik, setidaknya 133 pejabat atau anggota parlemen dan 14 aktivis masyarakat sipil telah ditahan oleh militer sehubungan dengan pengambilalihan tersebut. NLD mengatakan Suu Kyi dan Presiden yang digulingkan, Win Myint, ditahan dengan dakwaan yang memungkinkan penahanan mereka hingga pertengahan Februari.

Win Htein mengatakan kepada layanan berbahasa Myanmar dari radio BBC Inggris dalam panggilan telepon hari Jumat pagi bahwa dia ditahan karena hasutan, yang membawa hukuman maksimum penjara seumur hidup. “Mereka tidak menyukai apa yang saya bicarakan. Mereka takut dengan apa yang saya katakan," katanya kepada BBC.

Pemerintah militer pada Kamis pagi telah memblokir akses ke Facebook sebagai upaya nyata untuk menggagalkan pengorganisasian protes. Facebook adalah alat utama yang digunakan untuk mengakses internet dan berbagi informasi di Myanmar, di mana media tradisional dikendalikan atau ditindas dan jurnalis independen telah ditahan karena melaporkan yang menantang pejabat publik.

Myanmar berada di bawah kekuasaan militer selama lima dekade setelah kudeta tahun 1962, dan lima tahun Suu Kyi sebagai pemimpin telah menjadi periode paling demokratis sejak saat itu, meskipun terus menggunakan undang-undang era kolonial yang represif. (Reuters/AP)

Editor : Sabar Subekti