DK PBB Pertimbangkan Respons Uni Eropa Terhadap Penyelundup Migran

NEW YORK, SATUHARAPAN.COM - Dewan Keamanan (DK) PBB sedang mempertimbangkan memberi izin bagi pasukan angkatan laut Eropa untuk melakukan pencarian kapal-kapal di laut lepas dalam upaya memerangi penyelundupan migran, kata para diplomat, hari Kamis (10/9).

Rancangan resolusi Dewan Keamanan, yang berfokus pada kapal-kapal yang berangkat dari Libya, saat ini sedang beredar di antara lima anggota tetap DK PBB dan negara-negara Eropa lainnya yang terkena dampak.

Namun, rancangan resolusi itu belum didistribusikan ke semua 15 anggota Dewan Keamanan, kata para diplomat.

Duta Besar Rusia untuk PBB Vitaly Churkin, yang menjadi presiden dewan untuk bulan ini, mengatakan resolusi itu "mungkin akan disetujui pada September".

Seorang diplomat lain di DK PBB menyatakan harapan agar resolusi itu bisa disetujui "dalam beberapa minggu ke depan, sebelum pertemuan Majelis Umum PBB" pada akhir September.

Churkin mengatakan teks resolusi terbaru ini, yang dikemukakan oleh Inggris, adalah "suatu hal yang lebih terbatas" dibandingkan rancangan sebelumnya yang akan memungkinkan angkatan laut negara anggota Uni Eropa untuk mengejar penyelundup migran di wilayah perairan Libya.

Rancangan resolusi yang sebelumnya gugur karena memerlukan persetujuan dari Libya, suatu prospek yang sulit akibat kekacauan politik di negara itu, dimana pemerintah Libya yang diakui secara sah oleh dunia internasional tidak mengontrol wilayah pesisir.

Sementara itu, resolusi yang baru bila disetujui akan mengotorisasi angkatan laut Eropa untuk pergi ke laut lepas dan memeriksa kapal yang mencurigakan. Jika migran ditemukan di kapal yang diperiksa, mereka akan diberi pertolongan pertama dan dikirim ke Italia, di mana mereka bisa mencoba untuk mencari suaka.

Kapal-kapal yang tertangkap menyelundupkan migran akan disita dan dimusnahkan atau dibongkar, dan tindakan hukum akan diberikan terhadap para penyelundup.

Menurut salah satu diplomat DK PBB, negara anggota Uni Eropa saat ini memiliki derajat kelonggaran hukum yang berbeda untuk dapat bertindak di wilayah Mediterania. Misalnya, Italia mampu beroperasi secara lebih bebas di wilayah Mediterania dibandingkan Inggris atau Jerman.

Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon telah menyelenggarakan pertemuan tingkat tinggi tentang migrasi di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB pada 30 September, dan dia mengundang para pemimpin Eropa pada Selasa. (AFP)